E Government Front Office Mobile Land Service sebagai Integrasi Sertifikat Mencapai Kepastian Hukum
Pendaftaran, Sertifikasi, Integrasi
Abstract
Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah muncul di tahun 2008 merupakan program Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai reformasi birokrasi pertanahan di Indonesia. Secara khusus di Wonosobo juga memiliki layanan Mobile land service mulai tahun 2009. Hingga tahun 2016 di Wonosobo sendiri kegiatan tersebut masih menjadi target BPN menertibkan administrasi pertanahan di daerah. Wujud kepedulian pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pendaftara tanah. Program jemput bola menjadi slogan mobile land service. Kegiatan tertib administrasi melalui gerakan pendaftaran tanah massal menjadi jargon BPN Wonosobo. Pelaksaanan e government melalui sistem pengintegrasian (front office) petugas lapangan mobile land service dengan petugas di kantor Pertanahan Wonosobo.
Downloads
References
Badan Pertanahan Nasional Wonosobo. 2017. Front Office BPN Wonosobo. kab-wonosobo.bpn.go.id. 06 April 2017.
______ Pertanahan Wonosobo. 2017. Layanan Pertanahan Prona dan Larasita. BPN Wonosobo. kab-wonosobo.bpn.go.id.
______ Pertanahan Wonosobo. 2015. Makalah Standar Operasional Prosedur Larasita Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2015. BPN Wonosobo.
______ Pertanahan Nasional Wonosobo. 2017. Pekerjaan Survei dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017. kab-wonosobo.bpn.go.id. 17 Januari 2017.
______ Pertanahan Nasional Wonosobo. 2017. Weekend Service Pelayanan Kantor Pertanahan, Publikasi Inovasi Layanan. kab-wonosobo.bpn.go.id.
Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Derah Kecamatan Sukoharjo. Katalog BPS : 3307051.1302.
DPRD Wonosobo. 2013. Selayang Pandang Geografis Kabupaten Wonosobo, Luas Wilayah. dprd-Wonosobo.net.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.
Santoso, Urip. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696 Tentang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Parlindungan, A, P, 1998, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: Mandar Maju.
Pendahuluan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Winoto, Joyo, 2009, Mengurus Sertifikat Tanah Semakin Murah, Kompas 27 Februari 2009.
