Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024
Keywords:
pemilu, partai politik, evaluasi administratif
pemilu, partai politik, evaluasi administratif
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada tahapan pemilu 2024. Riset ini menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji dokumen antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, serta artikel berita yang dimuat di media online yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan banyak hal yang masih perlu dievaluasi dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual antara lain. Aplikasi Sipol sebagai perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengupload dokumen partai politik masih bermasalah seperti error pada saat jelang pendaftaran dan verifikasi administrasi. Perlakuan yang tidak sama terhadap partai parlemen dan non parlemen dalam hal verifikasi faktual juga menjadi hal yang patut dievaluasi. Perlu dirumuskan kembali teknik verifikasi administrasi dan faktual yang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak baik partai politik, KPU, dan Bawaslu.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013a). Guide, The Internal, Election-related Violence Processes, Electoral (Issue September).
Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013b). Preventing Election-related Violence —. https://aceproject.org/ace-en/topics/ev/onePage
Argawati, U. (2022). MK Tolak Permohonan PSI Soal Pembedaan Verifikasi Parpol. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18470&menu=2
Assyari, H. (2022). Pengumumuan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu. Komisi Pemilihan Umum.
Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, (2022).
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, (2022).
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, (2022).
Pengumuman Ketua tentang Hasil Verifikasi Administrasi, (2022).
Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur., Pub. L. No. 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (2022).
Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Republik., Pub. L. No. 003/PS.REG/BAWASLU/X2022 (2022).
CNN, I. (2022a). Bawaslu: Gugatan Partai Ummat ke KPU Lengkap dan Penuhi Syarat. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221217144118-32-888650/bawaslu-gugatan-partai-ummat-ke-kpu-lengkap-dan-penuhi-syarat
CNN, I. (2022b). KPU Kembalikan Berkas Pendaftaran 16 Parpol, Termasuk Partai Berkarya. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220816162641-32-835387/kpu-kembalikan-berkas-pendaftaran-16-parpol-termasuk-partai-berkarya
Dewi, Y. (2022). Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol Di Provinsi Jawa Timur Mitigation Of Parpol Verification Problems In East Java Province Pendahuluan Pemilihan umum ( Pemilu ) dan Pemilihan serentak tahun 2024 dimulai sejak acara peluncuran tahapan di 14 Juni 2022 lalu. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 4 No., 74–101.
Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Jhon Hopkins University Press.
Didin. (2022). Evaluasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik. Kpu Kota Semarang. Https://Kpu-Semarangkota.Go.Id/Berita/Evaluasi-Verifikasi-Faktual-Keanggotaan-Partai-Politik
Dirgantara, A. (2022). Survei Litbang “Kompas”: Mayoritas Responden Sebut Kantor Parpol Daerah Cuma Aktif Saat Tahapan Pemilu Dimulai. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/08395901/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-sebut-kantor-parpol-daerah-cuma
European Commission for Democracy through Law. (2010). Supervising electoral processes. 48, 109.
Febrian, A. (2022). KPU: Verifikasi Administrasi Partai via Video Call tak Langgar Aturan. https://www.republika.co.id/berita/rj1qec396/kpu-verifikasi-administrasi-partai-via-video-call-tak-langgar-aturan
Febryan, A. (2022a). Menang Sengketa di Bawaslu, 5 Partai Ini Tetap Gagal Ikut Pemilu 2024. https://www.republika.co.id/berita/rlknak368/menang-sengketa-di-bawaslu-5-partai-ini-tetap-gagal-ikut-pemilu-2024
Febryan, A. (2022b). Partai Ummat Resmi Ikut Pemilu 2024, Dapat Nomor Urut 24. https://www.republika.co.id/berita/rnp8ra409/partai-ummat-resmi-ikut-pemilu-2024-dapat-nomor-urut-24
Fogg, K. (2002). International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections.
Gardner, J. A. (2012). Election Law As Applied Democratic Theory. Digital Commons @ University at Buffalo School of Law, 221.
Guritno, T. (2022a). Lolos Verifikasi Faktual, Partai Ummat Resmi Jadi Peserta Pemilu 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/16263131/lolos-verifikasi-faktual-partai-ummat-resmi-jadi-peserta-pemilu-2024
Guritno, T. (2022b). Partai Buruh Keluhkan Sulitnya Proses Pendaftaran Pemilu 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/18/20095621/partai-buruh-keluhkan-sulitnya-proses-pendaftaran-pemilu-2024
Guritno, T. (2022c). Survei Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Ingin Parpol Peserta Pemilu 2024 Lebih Sedikit ketimbang 2019. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/06563101/survei-litbang-kompas-mayoritas-publik-ingin-parpol-peserta-pemilu-2024
Hadi, Y. (2022). Faktor Cuaca dan Alamat Tak Lengkap jadi Kendala Verifikasi Parpol di Balikpapan. Korankaltim.Com. https://korankaltim.com/read/politik/58382/faktor-cuaca-dan-alamat-tak-lengkap-jadi-kendala-verifikasi-parpol-di-balikpapan
Hakim Konstitusi, R. P. (2021). Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020. PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 1–448.
Isra, S. (2012). Keharusan Verifikasi Partai Politik. https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik
Katz, R. S. S. (2007). A Theory of Parties and Electoral Systems 1st Edition. The Johns Hopkins University Press.
Khadafi, R. (2012). Verifikasi KPU di kabupaten/kota Dinilai Rawan. Sindonews.Com. https://nasional.sindonews.com/berita/683706/12/verifikasi-kpu-di-kabupatenkota-dinilai-rawan
PKPU 4 tahun 2022, Pendaftaran, Verifikasi, dan Penentapan Partai Politik Peserta Pemilu (2022).
Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1), 1–8.
Mahardika, A. G. (2020). Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 18(2), 159–176.
Malau, S. (2022). 9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut 4 Potensi Problematika Hukumnya. https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/14/9-parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual-pemilu-2024perludem-sebut-4-potensi-problematika-hukumnya?page=all
Mantalean, V. (2022). Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/01/12141961/tak-lolos-verifikasi-administrasi-parsindo-gugat-kpu-ke-ptun
Mustafa, S. A. (2022). Gangguan Alam dan Hewan Peliharaan Jadi Kendala Verifikasi Faktual. KoranKaltara.Com. https://korankaltara.com/gangguan-alam-dan-hewan-peliharaan-jadi-kendala-verifikasi-faktual
Negara, K. S. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 182.
Nur Secha, K. (2022). KPU Sebut dari 24 Parpol Baru PKB yang Lolos Verifikasi Administrasi. Detik.Com. https://news.detik.com/pemilu/d-6294252/kpu-sebut-dari-24-parpol-baru-pkb-yang-lolos-verifikasi-administrasi
Paat, Y. (2022). 6 Parpol Ini Tak Lolos Tahapan Verifikasi Administrasi, Apa Saja? https://www.beritasatu.com/news/989061/6-parpol-ini-tak-lolos-tahapan-verifikasi-administrasi-apa-saja
Paramita, N. D. (2022). Masa Verifikasi Faktual Partai Politik 2024. Rmol.Id. https://publika.rmol.id/read/2022/11/04/552908/masa-verifikasi-faktual-partai-politik-2024
Pujianti, S. (2022a). MK Tolak Permohonan Partai Buruh Soal Verifikasi Parpol. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18563
Pujianti, S. (2022b). MK Tolak Permohonan Partai Prima Soal Verifikasi Parpol. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18341
Purnawan, H. (2022). Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran Administrasi Selama Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-77-dugaan-pelanggaran-administrasi-selama-tahapan-pendaftaran-dan-verifikasi
Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge University Press.
Setkab, H. (2022). Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024. Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/
Shafira, I. D. (2022). Partai Ummat Tak Lolos Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024. https://nasional.tempo.co/read/1668198/partai-ummat-tak-lolos-verifikasi-faktual-peserta-pemilu-2024
Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013a). Guide, The Internal, Election-related Violence Processes, Electoral (Issue September).
Alihodžić, S., & Asplund, E. (2013b). Preventing Election-related Violence —. https://aceproject.org/ace-en/topics/ev/onePage
Argawati, U. (2022). MK Tolak Permohonan PSI Soal Pembedaan Verifikasi Parpol. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18470&menu=2
Assyari, H. (2022). Pengumumuan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu. Komisi Pemilihan Umum.
Keputusan KPU Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Sebagai Syarat Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik, (2022).
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, (2022).
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, (2022).
Pengumuman Ketua tentang Hasil Verifikasi Administrasi, (2022).
Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Rakyat Adil Makmur., Pub. L. No. 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022 (2022).
Salinan Putusan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum Partai Republik., Pub. L. No. 003/PS.REG/BAWASLU/X2022 (2022).
CNN, I. (2022a). Bawaslu: Gugatan Partai Ummat ke KPU Lengkap dan Penuhi Syarat. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221217144118-32-888650/bawaslu-gugatan-partai-ummat-ke-kpu-lengkap-dan-penuhi-syarat
CNN, I. (2022b). KPU Kembalikan Berkas Pendaftaran 16 Parpol, Termasuk Partai Berkarya. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220816162641-32-835387/kpu-kembalikan-berkas-pendaftaran-16-parpol-termasuk-partai-berkarya
Dewi, Y. (2022). Mitigasi Masalah Verifikasi Parpol Di Provinsi Jawa Timur Mitigation Of Parpol Verification Problems In East Java Province Pendahuluan Pemilihan umum ( Pemilu ) dan Pemilihan serentak tahun 2024 dimulai sejak acara peluncuran tahapan di 14 Juni 2022 lalu. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 4 No., 74–101.
Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Jhon Hopkins University Press.
Didin. (2022). Evaluasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik. Kpu Kota Semarang. Https://Kpu-Semarangkota.Go.Id/Berita/Evaluasi-Verifikasi-Faktual-Keanggotaan-Partai-Politik
Dirgantara, A. (2022). Survei Litbang “Kompas”: Mayoritas Responden Sebut Kantor Parpol Daerah Cuma Aktif Saat Tahapan Pemilu Dimulai. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/08395901/survei-litbang-kompas-mayoritas-responden-sebut-kantor-parpol-daerah-cuma
European Commission for Democracy through Law. (2010). Supervising electoral processes. 48, 109.
Febrian, A. (2022). KPU: Verifikasi Administrasi Partai via Video Call tak Langgar Aturan. https://www.republika.co.id/berita/rj1qec396/kpu-verifikasi-administrasi-partai-via-video-call-tak-langgar-aturan
Febryan, A. (2022a). Menang Sengketa di Bawaslu, 5 Partai Ini Tetap Gagal Ikut Pemilu 2024. https://www.republika.co.id/berita/rlknak368/menang-sengketa-di-bawaslu-5-partai-ini-tetap-gagal-ikut-pemilu-2024
Febryan, A. (2022b). Partai Ummat Resmi Ikut Pemilu 2024, Dapat Nomor Urut 24. https://www.republika.co.id/berita/rnp8ra409/partai-ummat-resmi-ikut-pemilu-2024-dapat-nomor-urut-24
Fogg, K. (2002). International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections.
Gardner, J. A. (2012). Election Law As Applied Democratic Theory. Digital Commons @ University at Buffalo School of Law, 221.
Guritno, T. (2022a). Lolos Verifikasi Faktual, Partai Ummat Resmi Jadi Peserta Pemilu 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/30/16263131/lolos-verifikasi-faktual-partai-ummat-resmi-jadi-peserta-pemilu-2024
Guritno, T. (2022b). Partai Buruh Keluhkan Sulitnya Proses Pendaftaran Pemilu 2024. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/18/20095621/partai-buruh-keluhkan-sulitnya-proses-pendaftaran-pemilu-2024
Guritno, T. (2022c). Survei Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Ingin Parpol Peserta Pemilu 2024 Lebih Sedikit ketimbang 2019. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2022/07/25/06563101/survei-litbang-kompas-mayoritas-publik-ingin-parpol-peserta-pemilu-2024
Hadi, Y. (2022). Faktor Cuaca dan Alamat Tak Lengkap jadi Kendala Verifikasi Parpol di Balikpapan. Korankaltim.Com. https://korankaltim.com/read/politik/58382/faktor-cuaca-dan-alamat-tak-lengkap-jadi-kendala-verifikasi-parpol-di-balikpapan
Hakim Konstitusi, R. P. (2021). Salinan PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020. PUTUSAN Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 1–448.
Isra, S. (2012). Keharusan Verifikasi Partai Politik. https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/26-mediaindonesia/172-keharusan-verifikasi-partai-politik
Katz, R. S. S. (2007). A Theory of Parties and Electoral Systems 1st Edition. The Johns Hopkins University Press.
Khadafi, R. (2012). Verifikasi KPU di kabupaten/kota Dinilai Rawan. Sindonews.Com. https://nasional.sindonews.com/berita/683706/12/verifikasi-kpu-di-kabupatenkota-dinilai-rawan
PKPU 4 tahun 2022, Pendaftaran, Verifikasi, dan Penentapan Partai Politik Peserta Pemilu (2022).
Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019. Jurnal Kebijakan Publik, 13(1), 1–8.
Mahardika, A. G. (2020). Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 18(2), 159–176.
Malau, S. (2022). 9 Parpol Tak Ikut Verifikasi Faktual Pemilu 2024, Perludem Sebut 4 Potensi Problematika Hukumnya. https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/14/9-parpol-tak-ikut-verifikasi-faktual-pemilu-2024perludem-sebut-4-potensi-problematika-hukumnya?page=all
Mantalean, V. (2022). Tak Lolos Verifikasi Administrasi, Parsindo Gugat KPU ke PTUN. https://nasional.kompas.com/read/2022/12/01/12141961/tak-lolos-verifikasi-administrasi-parsindo-gugat-kpu-ke-ptun
Mustafa, S. A. (2022). Gangguan Alam dan Hewan Peliharaan Jadi Kendala Verifikasi Faktual. KoranKaltara.Com. https://korankaltara.com/gangguan-alam-dan-hewan-peliharaan-jadi-kendala-verifikasi-faktual
Negara, K. S. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 182.
Nur Secha, K. (2022). KPU Sebut dari 24 Parpol Baru PKB yang Lolos Verifikasi Administrasi. Detik.Com. https://news.detik.com/pemilu/d-6294252/kpu-sebut-dari-24-parpol-baru-pkb-yang-lolos-verifikasi-administrasi
Paat, Y. (2022). 6 Parpol Ini Tak Lolos Tahapan Verifikasi Administrasi, Apa Saja? https://www.beritasatu.com/news/989061/6-parpol-ini-tak-lolos-tahapan-verifikasi-administrasi-apa-saja
Paramita, N. D. (2022). Masa Verifikasi Faktual Partai Politik 2024. Rmol.Id. https://publika.rmol.id/read/2022/11/04/552908/masa-verifikasi-faktual-partai-politik-2024
Pujianti, S. (2022a). MK Tolak Permohonan Partai Buruh Soal Verifikasi Parpol. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18563
Pujianti, S. (2022b). MK Tolak Permohonan Partai Prima Soal Verifikasi Parpol. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18341
Purnawan, H. (2022). Bawaslu Temukan 77 Dugaan Pelanggaran Administrasi Selama Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-77-dugaan-pelanggaran-administrasi-selama-tahapan-pendaftaran-dan-verifikasi
Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge University Press.
Setkab, H. (2022). Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024. Setkab.Go.Id. https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/
Shafira, I. D. (2022). Partai Ummat Tak Lolos Verifikasi Faktual Peserta Pemilu 2024. https://nasional.tempo.co/read/1668198/partai-ummat-tak-lolos-verifikasi-faktual-peserta-pemilu-2024
Published
2023-04-17
How to Cite
MustafaM., & MaharaniR. (2023, April 17). Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 6(1), 39-59. https://doi.org/https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.4327
Issue
Section
Article
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
By submitting a manuscript, the authors understand that if accepted for publication, the authors hold and retain their article’s copyright. The copyright is without any restriction.
As the publisher of Resolusi: Jurnal Sosial Politik, the Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur'an attempts its best to facilitate everyone who wish to publish their article by ensuring that every article meets academic rules and ethics.
_.png)
_1.png)
_.png)
