Jaminan Sertifikasi Produk Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Maqashid Syari’ah

Abstract

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.Sebagai konsumen muslim, kita wajib mengonsumsi produk bersertifikat halal, sebagaimana disyariatkan Allah SWT dalam Al-Quran.Tujuan sertifikasi halal adalah untuk melindungi konsumen dalam memperoleh produk yang dijamin halal. Sedangkan standardisasi Halal mengacu pada sistem jaminan Halal MUI. Dalam perspektif maqashid syariah, sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, khususnya konsumen muslim, dengan memberikan jaminan terhadap produk halal. Dalam rangka menjaga kesinambungan dan efektifitas sertifikasi halal serta kelancaran pengelolaannya, LPPOM MUI telah mengumumkan peraturan tentang sistem jaminan halal melalui berita acara Nomor: SK 13/Dir/LPPOM MUI /III/13 tanggal 31 Maret 2013 Pada tanggal 31 Maret 2013. Bentuk lain dari perhatian pemerintah ada dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Apakah sertifikasi produk halal ini telah membawa kemudahan dan manfaat bagi setiap orang dengan melindungi agama dan hartanya atau mempersulit dalam memilih produk mana yang akan dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari publikasi antara lain jurnal ilmiah, buku, website dan surat kabar yang mengangkat isu tersebut dalam penelitian.