Keadilan Pemilu dan Reformasi Kelembagaan: Memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu Melalui Perspektif Hukum Positif dan Politik Konstitusional

Abstract

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat harus diselenggarakan secara jujur, adil, dan berintegritas. Namun, praktik penegakan hukum pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penanganan tindak pidana pemilu yang jarang berlanjut ke tahap penyidikan maupun penuntutan. Kelemahan struktural Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), perbedaan tafsir antar-instansi, dan keterbatasan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebabkan banyak laporan pelanggaran tidak terselesaikan secara tuntas. Studi ini menganalisis urgensi penguatan Bawaslu melalui perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyyah. Dalam tradisi politik Islam, konsep hisbah, al-‘adl, serta maslahah menegaskan kewajiban negara menjaga hak publik dan mencegah kezaliman politik. Dengan metode normatif-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa pemberian kewenangan penyidikan kepada Bawaslu selaras dengan prinsip keadilan elektoral maupun teori ketatanegaraan Islam. Integrasi kedua perspektif menghasilkan model rekonstruksi kelembagaan, yaitu Bawaslu sebagai muhtasib modern yang mampu mencegah kecurangan, mempercepat penanganan pelanggaran, dan menjamin keadilan elektoral secara lebih efektif