Signifikansi Penentuan Fatwa Hukum Halal di Indonesia

Abstract

Abstract

This study will reveal how the Implementation of Halal Product Guarantee after the coming into effect of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee as Consumer Protection Effort in Indonesia? Before the enactment of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee, the implementation and implementation of Halal Product Guarantee is managed by LPPOM MUI. There are many problems when the implementation of halal product guarantee is still managed by private institutions. Therefore, the government finally issued Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee. From the analysis that has been done this study concluded, that the implementation of the guarantee of halal products after the issuance of Law no. 33 of 2014 on the guarantee of halal products is the responsibility of the so-called Halal Product Assurance Management Agency (BPJPH), which is under the auspices of the Ministry of Religious Affairs. BPJPH is tasked with: (a) To formulate and implement JPH policy; (b) Establish norms, standards, procedures and JPH criteria; (c). Issuance and revocation of halal certificate and Halal label on the product; (d) Conducting the registration of halal certificate on overseas products; (e). Conducting socialization, education and publication of halal products; (f). Implementing accreditation of LPH; (g). registration of Halal Auditor; (h). Carry out monitoring of JPH; (i). Carry out coaching of halal auditors; and J). Cooperating with domestic and foreign institutions in the field of JPH implementation. In addition, that the existence of UU JPH is very aligned to support the existence of existing regulations, especially in order to protect consumers, be they Muslim or other consumers.

Keywords: Implementation of Halal Product Guarantee, Law no. 33 years 2014, Consumer Protection, Halal Products and Thayyib.

 Abstrak

Kajian ini akan mengungkap bagaimana Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Berlakunya UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia? Sebelum diundangkannya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaksanan dan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dikelola oleh LPPOM MUI. Terdapat banyak problem ketika penyelenggaraan jaminan produk halal masih dikelola oleh lembaga swasta. Maka dari itu, akhirnya pemerintah menerbitkan UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari analisa yang telah dilakukan kajian ini berkesimpulan, bahwa penyelenggaran jaminan produk halal pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjadi tanggung jawab lembaga yang disebut dengan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.  BPJPH bertugas: (a) Merumuskan dan mentapkan kebijakan JPH; (b) Mentapkan norma, standart, prosedur dan kriteria JPH; (c). Penerbitan dan pencabutan sertifikat halal dan label Halal pada produk; (d) Melaksanakan registrasi sertifikat halal pada produk luar negri; (e). Mengadakan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (f). Melaksanakan akreditasi terhadap LPH; (g). registrasi Auditor Halal; (h). Menyelenggarakan pengawasan terhadap JPH; (i). Melaksanakan pembinaan auditor halal; dan (j). Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Selain itu, bahwa keberadaan UU JPH sangat selaras mendukung keberadaan regulasi yang ada, khususnya dalam rangka untuk perlindungan konsumen, baik itu konsumen yang muslim atau yang lainnya.

 Kata Kunci: Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, UU No. 33 tahun 2014, Perlindungan Konsumen, Produk Halal dan Thayyib.