Pribumisasi Hukum Islam Melalui Sertifikasi Halal Berbasis Pendekatan Inter-Cultural

Abstract

Abstract

The indigenization of Islamic law through halal certification as part of the Islamic Islamization effort derived from God is accommodated in culture ('urf) derived from humans without losing their respective identities. Attempts to ground Islamic teachings through halal certification in the social, economic, cultural and legal spheres must be a unity in diversity, formed on the deep consciousness of each individual who is collectively in a socio-societal society in reference to the will of social ideas. This indigenous Islamic legal effort is represented in Act No. 33 of 2014 on Halal Security in Indonesia as its tools. However, this Act is not yet effective role, so it is necessary to get intermediary support from various parties. From this the author offers the intermediary concept of "indigenous Islamic law through Halal Certification" with a cultural approach. However, can Islam with halal certification lead to continued social change in the awareness of Islamic law as a culture? This paper examines the importance of halal certification with a patterned cultural approach in the concept of "indigenous Islamic law". To answer these questions, there should be an understanding that social structure in society is basically formed by unincidental agreement with deep awareness and based on the grandeur of value and harmony of purpose. This foundation is needed as an effort to understand the public about the importance of halal certification.

 Keywords:Indigenous Islamic Law, Halal and Inter-Cultural Certification

Abstrak

Pribumisasi hukum Islam melalui sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya mengislamkan ajaran normatif yang berasal dari Allah diakomodasikan dalam kebudayaan (‘urf) berasal dari manusia tanpa menghilangankan identitas masing-masing. Usaha untuk membumikan ajaran Islam mealui sertifikasi halal dalam ranah sosial, ekonomi, budaya serta hukum harus menjadi satu kesatuan integral (unity in diversity), terbentuk atas kesadaran mendalam tiap individu yang terkolektif dalam wadah sosial-masyarakatmengacu pada kemauan ide sosial. Upaya pribumisasi hukum Islam ini secara riil direpresentasikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal di Indonesia sebagai tools-nya. Namun, Undang-Undang ini dirasa belum efektif peranannya, sehingga perlu intermediary yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dari sinilah penulis menawarkan konsep intermediary berupa “pribumisasi hukum Islam melalui Sertifikasi Halal” dengan pendekatan budaya. Namun, bisakah Islam dengan sertifikasi halal dapat membawa perubahan sosial yang berlanjut pada penyadaran hukum Islam sebagai sebuah budaya? Tulisan ini mengkaji pentingnya sertifikasi halal dengan pendekatan budaya yang terpola dalam konsep “pribumisasi hukum Islam”. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu ada pemahaman bahwa struktur sosial dalam masyarakat pada dasarnya terbentuk atas kesepakatan unincidental dengan kesadaran mendalam serta didasari atas keluhuran nilai dan keharmonisan tujuan. Landasan ini diperlukan sebagai upaya untuk memahamkan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal.

Kata kunci: Pribumisasi Hukum Islam, Sertifikasi Halal dan Inter-Cultural