Pelatihan Perhitungan NPV bagi Kelompok PKK RW 01 Kupang Rengas Ambarawa Untuk Peningkatan Kapasitas Jiwa Kewirausahaan

Abstract

UMKM menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran penting dalam perekomomian namun tergolong kelompok usaha marjinal. Kelompok UMKM dalam menjalankan usaha secara umum penggunaan teknologi sederhana, modal kecil, akses kredit terbatas, dan hanya berorientasi pasar lokal. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM tidaklah sedikit, terutama terkait dengan pemahaman akan manajemen keuangan yang baik dan berkelanjutan. Perhitungan Nett Present Value (NPV) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan langkah penting untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pelaku UMKM dalam mengelola keuangan mereka. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), terkait pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan penyuluhan. Interaksi dua arah antara narasumber dengan peserta baik interaktif. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Tahapan PKM tersebut meliputi; pra proposal, proposal, kegiatan inti, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan melibatkan kader PKK, dan warga RT 2/RW 1 Kupang Rengas, Kel. Kupang Kec. Amabarawa, Kab.Semarang. Kegiatan dikemas melalui serangkaian sesi pelatihan yang interaktif dan mendalam. Pelaksanaan PPM ini memperoleh hasil yang disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman para pelaku UMKM terhadap manajemen keuangan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak. Mereka mampu memahami secara lebih mendalam mengenai risiko-risiko yang terlibat dalam suatu investasi, sehingga mampu membuat keputusan yang lebih terinformasi dan lebih rasional. Setelah pelaksanaan PKM juga diketahui hal-hal yang perlu dilakukan sebagai saran peningkatan. Saran paling pokok adalah kegiatan ini perlu dilakukan berkelanjutan serta disiapkan hubungan dengan instansi pemerintah yang terkait dengan ekonomi kemasyarakatan.