Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo. Jurnal ini difokuskan pada kajian bidang studi ilmu hukum, dengan berbagai macam pendekatan keilmuan. Redaksi mengundang para ahli, ilmuan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum serta segenap civitas akademika untuk menulis artikel sesuai dengan topik jurnal. Artikel yang dimuat tidak selalu mencerminkan sikap redaksi maupun institusi yang terkait dengan penerbitan jurnal. Frekuensi Terbit 2 (dua) kali setahun pada bulan Maret dan Agustus. E-ISSN: 2963-9581.
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo
POSITIVISME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA
Positivisme hukum merupakan aliran yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus diterapkan secara logis, konsisten, dan berorientasi pada kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaruh positivisme yang diwarisi dari tradisi hukum Eropa Kontinental masih sangat dominan dalam praktik penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada pola penegakan hukum yang cenderung formalistik, di mana aparat penegak hukum lebih berperan sebagai pelaksana undang-undang daripada mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kondisi sosial masyarakat. Akibatnya, banyak perkara pidana berakhir dengan pidana penjara, termasuk perkara-perkara ringan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan lain di luar pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh positivisme hukum terhadap pelaksanaan pidana penjara di Indonesia serta meninjau efektivitas pidana penjara sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dominasi penegakan hukum yang bersifat positivistik berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah narapidana dan terjadinya over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain itu, pidana penjara juga menimbulkan berbagai persoalan lain seperti diskriminasi perlakuan terhadap narapidana, peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, dan tingginya potensi residivisme. Dari sisi efektivitas, pidana penjara belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan pemidanaan, baik dalam aspek pencegahan maupun perbaikan perilaku pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis, selektif, dan proporsional dalam penggunaan pidana penjara, serta mengembangkan alternatif pemidanaan lain yang lebih efektif dan berkeadilan.
positivisme hukum, pidana penjara, penegakan hukum, efektivitas pemidanaan, lembaga pemasyarakatan.
TINJAUAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA POLITIK UANG OLEH BAWASLU KABUPATEN WONOSOBO PADA PEMILU 2024
Pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang seharusnya berlangsung berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, praktik politik uang masih menjadi permasalahan serius dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Politik uang berpotensi merusak legitimasi hasil pemilu dan menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau proses pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan sejumlah strategi preventif dan represif, seperti pembentukan Desa Pengawasan dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Meskipun demikian, terdapat kendala signifikan dalam proses penegakan hukum, antara lain keterbatasan alat bukti, singkatnya waktu penanganan, dan batasan kewenangan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, penyempurnaan regulasi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memaksimalkan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap politik uang.
Politik Uang, Pemilu, Bawaslu, Penegakan Hukum, Wonosobo
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PETANI (Studi Kantor DPRD Wonosobo)
Partisipasi masyarakat merupakan unsur fundamental dalam pembentukan Peraturan Daerah yang demokratis dan responsif terhadap kebutuhan publik. Di Kabupaten Wonosobo, keterlibatan petani dalam penyusunan Perda Perlindungan Petani menjadi krusial mengingat berbagai permasalahan seperti fluktuasi harga, risiko iklim, alih fungsi lahan, kesulitan akses modal, dan penurunan produksi pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda, serta peran DPRD Kabupaten Wonosobo dalam mengakomodasi aspirasi tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi telah dilaksanakan melalui forum reses, rapat dengar pendapat, musyawarah kelompok tani, dan keterlibatan perwakilan masyarakat dalam pembahasan Raperda. Pendekatan kriminologis seperti teori partisipasi Cohen dan Uphoff, kebijakan publik, dan demokrasi partisipatif digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. DPRD berperan sebagai penyalur, fasilitator, jembatan kepentingan, dan pengawas dalam seluruh tahapan perencanaan hingga pengundangan. Namun, masih terdapat kendala berupa kapasitas partisipatif masyarakat dan optimalisasi fungsi legislasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme partisipasi dan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat agar Perda benar-benar memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Wonosobo. Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Peraturan Daerah, Perlindungan Petani, DPRD, Kabupaten Wonosobo
PENANGANAN KASUS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Dalam masa tumbuh kembang anak, lingkungan sangat mempengaruhi terhadap perilakunya, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Pengaruh lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi anak melakukan tindakan melanggar hukum. Meskipun begitu, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus dipenuhi hak-haknya dan diperlakukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebab pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, maka dari itu harus ada regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Pada kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung terjadi beberapa tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yamg berlaku. Penelitian ini membahas mengenai mengapa terjadi pelanggaran penanganan ABH dalam kasus pembakaran sekolah di SMPN 2 Pringsurat Temanggung dan bagaimana implementasi asas perlindungan yang diberikan Kepolisian Resor (POLRES) Temanggung berdasarkan regulasi yang ada. Penelitian lapangan yang dilakukan di POLRES Temanggung menggunakan metode kualitatif, data yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan analisis data deduktif. Hasil penelitian yang didapat bahwa pelanggaran yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman anggota kepolisian mengenai regulasi peradilan pidana anak dan sebagian besar anggota belum bersertifikat nasional penanganan kasus anak. Di samping itu, implementasi asas perlindungan yang diberikan terhadap anak sudah cukup terpenuhi diantaranya tidak dilakukannya penangkapan dan penahanan, didampingi oleh orang tua anak dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
PENDAMPINGAN HUKUM DAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJALANI ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN( Studi Kasus UPIPA Wonosobo)
Kekerasan seksual di Indonesia, khususnya pemerkosaan yang berakhir pada kehamilan, masih menjadi persoalan multidimensi yang serius, melibatkan aspek sosial, hukum, kesehatan, dan psikologis. Kajian ini memiliki tujuan guna menganalisis peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pendampingan hukum serta psikologis bagi korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris, dengan data primer didapatkan melalui wawancara pendamping UPIPA dan psikolog, serta data sekunder dari dokumen hukum serta literatur yang masih berkaitan. Temuan kajian memperlihatkan bahwa UPIPA memberikan layanan terpadu berupa edukasi hukum, pendampingan proses hukum, konseling psikologis, rujukan ke psikolog klinis, dan penyediaan rumah aman, untuk melindungi korban dari reviktimisasi dan mendukung pemulihan psikologis. Hambatan utama meliputi stigma sosial, keterbatasan dukungan keluarga, praktik mediasi aparat, dan keterbatasan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pendamping, kualitas fasilitas, dukungan anggaran pemerintah, penghentian mediasi dalam kasus kekerasan seksual, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma.
Pelaksanaan E-Court dalam Peningkatan Efisiensi Layanan Hukum Berdasarkan Perma No 7 tahun 2022 di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B
Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan hukum yang modern, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satunya yaitu E- court yang diatur dalam PERMA No 7 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan E-court di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B dan mengukur tingkat efisiensi layanan hukum yang dihasilkan, serta mengidentifikasi hambatan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi layanan hukum yang dihasilkan melalui penerapan E-court di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi administrasi perkara elektronik. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan E-court telah meningkatkan efisiensi layanan hukum. Namun, penerapan masih menghadapi beberapa tantangan antara lain gangguan internet, serta kurangnya sumber daya manusia. Upaya penyempurnaan dilakukan dengan sosialisasi, serta pelatihan aparatur peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, E-court telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan hukum di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B. Proses yang dulunya memakan waktu lebih lama kini lebih teratur dan cepat, terutama pada tahapan pendaftaran, pembayaran biaya perkara, serta pemanggilan para pihak yang diakukan secara elektronik. Penggunaan E- litigation juga memudahkan dalam mengurangi jumlah pertemuan langsung karena dokumen bisa dikiri dan diperiksa secara online, sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara.
E-court, PERMA No. 7 Tahun 2022, Efisiensi Layanan Hukum, Digitalisasi Peradilan
ANALISIS HARMONISASI PENGATURAN MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 1 butir 3 Undang-undang Lingkungan Hidup, di jelaskan bahwa ekosistem adalah tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling berkaitan. Unsur lingkungan yang dimaksud adalah semua benda, daya, keadaan , dan makhluk hidup termasuk manusia dan segala aktivitasnya. Lebih lanjut, mengingat bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan tolak ukur dalam kesejahteraan lingkungan hidup, maka perubahan-perubahan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentulah harus dikaji apakah sesuai dengan harapan-harapan, prinsip-prinsip mapun asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam konteks ini membahas mengenai sejauh mana kajian UUPPLH dan UU Cipta Kerja mengatur tentang AMDAL, seperti apa substansi pengaturan AMDAL dalam kedua undang-undang tersebut dan harmonisasinya. Dengan metode penelitian tersebut, maka hasil terhadap penelitian ini adalah bahwa perubahan-perubahan maupun penghapusan ketentuan-ketentuan pasal dalam UU Cipta Kerja dipandang tidak harmonis, tidak selaras dengan prinsip-prinsip, asas-asas maupun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Seperti, kontekstual pemberlakuan sanksi adminitratif dan penghapusan asas strict liability.
AMDAL, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020
PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN.WSB)
Pengabaian terhadap anak termasuk dalam kategori perlakuan paling buruk dan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat menimpa anak, selain itu penelantaran anak ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji putusan atas tindak pidana penelantaran anak yang terjadi satu-satunya dikabupaten Wonosobo, selain itu penelitian ini juga berfokus pada pemenuhan hak-hak anak pada tindak pidana tersebut sehingga dapat dibuktikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan baik psikologi, sosial maupun hal lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data diperoleh menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus melalui kasus pada putusan nomor (67/Pid.Sus/2022/PN.WSB) wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut pada Pengadilan negeri Kelas 1B Wonosobo dan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Wonosobo serta kajian literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel serta kajian peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan kajian memperlihatkan bahwa regulasi mengenai pemenuhan hak anak sudah secara spesifik disebutkan dalam undang-undang namun pemenuhan hak anak pada putusan (67/Pid.Sus/2022/PN.WSB) hanya berfokus pada pidana kurungan terhadap terdakwa selalnjutnya pemenuhan hak anak berupa pendampingan dilakukan oleh UPIPA Wonosobo padahal perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat hal-hal yang lebih penting dari sekedar pidana kurungan terhadap pelaku. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, masyarakat, dan organisasi sosial dalam melindungi serta memenuhi hak anak korban penelantaran anak serta memberikan keadilan dan pemulihan menyeluruh.
VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi di Kepolisian Resor Wonosobo)
Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan serius yang sering menghadapi kendala pembuktian karena minimnya saksi mata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, fungsi, dan kedudukan Visum et Repertum pada tahap penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Polres Wonosobo. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonosobo serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum et Repertum berfungsi vital sebagai alat bukti permulaan dan petunjuk arah penyidikan (guiding evidence) untuk mengungkap kebenaran materiil. Pelaksanaan visum di Polres Wonosobo berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dimulai dari laporan polisi hingga penerbitan surat permintaan ke fasilitas medis. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa keterlambatan pelaporan dan penolakan korban akibat trauma psikologis, yang berdampak pada degradasi bukti fisik. Disimpulkan bahwa Visum et Repertum memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli yang sah menurut KUHAP untuk memperkuat keterangan korban dan menjamin kepastian hukum, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan pelaporan dan sinergi antar instansi penegak hukum.
PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE DI KABUPATEN WONOSOBO (Studi Kasus Polres Wonosobo
Kemajuan teknologi berbanding lurus dengan peningkatan suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi korbannya. Salah satu tindak pidananya adalah perjudian online. oleh karenanya, diperlukan peran aparat dalam mencegah maupun menangani permasalahan judi online. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian dalam rangka penanganan tindak pidana judi online di Kabupaten Wonosobo serta penegakan hukum judi online di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian memberikan hasil bahwa penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh Polres Wonosobo dimulai dengan adanya patroli untuk pengawasan media sosial, penerimaan laporan yang kemudian ditindaklanjuti dalam penyelidikan serta penyidikan. Perlu adanya perbaikan terkait dengan perundangan yang mengatur tentang perjudian online agar pelaku mendapatkan efek jera serta sebagai usaha untuk mencegah kejahatan terulang kembali.
Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Online
PENEGAKAN HUKUM ATAS KETERLAMBATAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR UPPD KABUPATEN WONOSOBO
Pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak UPPD Kabupaten Wonosobo diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dalam penulisan ini membahas permasalahan tentang bagaimana dasar hukum penerapan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana penegakan hukum yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo. Sumber data utama diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak UPPD Kabupaten Wonosobo dan data sekunder berupa dokumentasi yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah dan website yang berkaitan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan kualitatif supaya dapat dipahami dengan mudah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo sudah diterapkan dengan benar yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak UPPD Kabupaten Wonosobo, bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari jumlah pajak kendaraan bermotor terutang setiap bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan dikenakan sanksi administrasi paling tinggi adalah sebesar 24% dari jumlah pajak kendaraan bermotor terutang. Selain sanksi denda, Pihak Kantor UPPD Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Kepolisian juga dapat menarik kendaraan bermotor yang telah lama menunggak pajak sebagai sanksi administrasi.
ANALISIS REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SENTRA ANTASENA MAGELANG
Tingkat kehadiran anak-anak yang terlibat dalam kejahata semakin meningkat di wilayah keresidenan kedu (Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo). Oleh karena itu dibentuklah sebuah Lembaga yaitu Sentra Antasena Magelang guna merehabilitasi ABH. Penelitiian inii mengulas upaya Sentra Antasena Magelang dalam Reahabilitasi ABH dan Program Rehabilitasi ABH yang sesuai dengan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dan juga Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Metode penelitian menggunnakan pendekatan empiiris adalah metode peneilitiandigunakan untuk menggambarkan keadaan yang diamati secara langsung. Dan informasi diiperoleh melalui pengamatan langsung, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data induktif yaitu mengambil ringkasan secara umum. Hasil dari riset yang didapat, Upaya rehabilitasi sosial terhadap ABH dilakukan melalui beberapa metode: pertama, menyediakan layanan terdiri daritiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Kedua, melaksanakan bimbingan seperti bimbingan kerja bagi ABH. Ketiga, melakukan pengawasan sebagai bentuk upaya lainnya Sentra Antasena Magelang dalam rehabilitasi sosial terhadap ABH. Program rehabilitasi di Sentra Antasena Magelang dilakukan dengan diadakannya program pelaksanaan peribadatan, Pendidikan, dan bimbingan. Meskipun terjadi kendala dalam proses pelaksanaan upaya dan program pembinaan, Sentra Antasena Magelang memiliki cara penanganan yang tepat untuk menangani kendala tersebut
Anak Berhadapan dengan Hukum, Rehabilitasi Sosial, Sentra Antasena
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP JUDI ONLINE DI WONOSOBO
Transformasi bentuk kejahatan akibat kemajuan teknologi digital menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi. Judi online merupakan salah satu manifestasi kejahatan siber yang mengancam stabilitas sosial dan moral masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik perjudian online di Kabupaten Wonosobo, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tiga institusi kunci: Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi norma hukum telah memberikan dasar yang lebih kuat bagi aparat, khususnya kepolisian, dalam menindak pelaku. Namun, hambatan masih muncul pada tahap penuntutan dan persidangan, terutama dalam aspek pembuktian digital dan konsistensi pemidanaan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh kesiapan struktur dan budaya hukum lokal.
KEGUNAAN VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Polres Wonosobo)
Visum Et Repertum adalah dokumen krusial dalam proses hukum pidana, terutama dalam penyidikan kasus penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Visum Et Repertum dalam pembuktian kasus penganiayaan di Polres Wonosobo dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dalam penggunaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, dengan fokus pada analisis kualitatif untuk memahami kerumitan hukum yang ada secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Visum Et Repertum merupakan bagian integral dari proses penyidikan kasus penganiayaan di Wonosobo, dengan dokumen tersebut wajib disertakan dalam berkas perkara yang ditangani penyidik. Dokumen ini membantu penyidik dalam menafsirkan unsur-unsur penganiayaan dan kesengajaan, serta memberikan estimasi waktu kejadian. Namun, penyidik menghadapi beberapa kendala dalam penggunaan Visum Et Repertum, seperti penolakan korban untuk melakukan visum, keterlambatan pelaporan penganiayaan, dan kesulitan dalam memahami hasil Visum Et Repertum. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, dilakukan upaya-upaya seperti pemanggilan tersangka dan korban, pemeriksaan lanjutan, penyitaan barang bukti, dan penelitian tempat kejadian perkara (TKP).
Penyidikan, Penganiayaan, Visum Et Repertum
UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN PERDAMAIAN MELALUI MEDIASI (Studi Kasus di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Agus Hermawan, S.H. dan Rekan)
Keadilan dalam sistem peradilan pidana selalu menjadi isu penting dalam masyarakat. Pemerkosaan, kejahatan yang sangat keji, menghancurkan rasa aman dan kesejahteraan seseorang. Meskipun sistem peradilan pidana konvensional memprioritaskan hukuman berat bagi pelaku, mereka sering mengabaikan rehabilitasi pelaku. Hal ini menuntut eksplorasi pendekatan alternatif untuk kasus pemerkosaan yang memprioritaskan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan rekonsiliasi masyarakat. Penelitian lapangan ini menggali dampak pemerkosaan, menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari peraturan hukum, karya ilmiah, dan artikel berita. Temuan-temuan tersebut menyoroti konsekuensi pemerkosaan yang luas, yang meluas melampaui korban hingga keluarga mereka dan bahkan keluarga pelaku. Sifat sensitif pemerkosaan menuntut tingkat perlindungan privasi yang mendasar. Pendekatan restoratif berbasis mediasi muncul sebagai alternatif yang paling menjanjikan. Mediasi tidak hanya melindungi privasi korban tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak mereka yang lebih jelas, tidak seperti prosedur yang rumit dari sistem peradilan pidana formal dan penekanan pada isolasi pelaku sebagai hukuman.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENGGUNAKAN KARTU CEKI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 (Studi Kasus: Putusan Perkara Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb)
Perjudian dikategorikan ke dalam tindak kejahatan pada hukum pidana Indonesia karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, serta norma sosial yang berlaku. Salah satu bentuk perjudian yang masih sering ditemui adalah permainan kartu ceki, yakni permainan tradisional yang berasal dari kebudayaan Tionghoa dan sudah meluas ke berbagai penjuru tanah air, termasuk di Kabupaten Wonosobo. Dalam pelaksanaannya, permainan ini umumnya melibatkan taruhan uang, sehingga memenuhi unsur-unsur delik perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 serta Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Kajian ini memiliki tujuan guna menelaah bagaimana ketentuan hukum pidana materiil diterapkan terhadap kasus perjudian dengan media kartu ceki, serta guna mengevaluasi dasar pemikiran hakim dalam penjatuhan vonis terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 117/Pid.B/2023/PN.Wsb. Kajian dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui pendekatan kualitatif. Data utama didapatkan dengan proses wawancara dengan narasumber yang berwenang serta telaah terhadap dokumen putusan pengadilan, sementara informasi pendukung dihimpun dari berbagai referensi hukum, publikasi ilmiah, serta regulasi yang relevan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa unsur-unsur tindak pidana perjudian terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dalam memberikan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain alat bukti, kesaksian, sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional guna memberikan efek jera serta menjaga stabilitas sosial. Oleh karena itu, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum pidana yang sejalan dengan prinsip keadilan, kejelasan hukun, dan kebermanfaatan
Tindak Pidana, Perjudian, Kartu Ceki, Putusan Hakim, Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.
ANALISIS TINDAK PIDANA AKIBAT PENGGUNAAN JUDI ONLINE DI DESA BEJIARUM KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
Perjudian online telah menjadi masalah serius di Desa Bejiarum, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Fenomena ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Meskipun upaya penertiban sudah dilakukan, praktik ini masih marak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindak pidana akibat perjudian online serta faktor-faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas tersebut. Metode yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi akibat perjudian online di Desa Bejiarum meliputi pencurian, penipuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor utama yang mendorong masyarakat terlibat dalam perjudian online adalah desakan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi, sehingga terjerumus ke dalam perjudian online sebagai alternatif pendapatan. Selain itu, akses mudah dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang memperparah situasi ini. Wawancara dengan warga, aparat desa, dan agen top-up menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang dampak negatifnya, banyak yang merasa terjebak dan sulit keluar dari lingkaran perjudian. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya upaya penanganan yang lebih terkoordinasi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah perjudian online di desa ini
tindak pidana, perjudian online, dan Desa Bejiarum.
ANALISIS PENERAPAN PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Polres Purwokerto)
Tindak pidana adalah perbuatan berbuat atau berbuat sesuatu yang dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan undangundang. Ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 22 Tahun 2009. Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang sudah banyak diketahui di daerah, termasuk wilayah Kabupaten Purwakarta, dimana pelanggaran lalu lintas salah satunya disebabkan oleh budaya yang ada di tanah air yang sangat sulit untuk diberantas dan diwariskan secara turun temurun. Permasalahan yang dianalisis di Kabupaten Purwakarta adalah pola pelanggaran denda lalu lintas di kabupaten Purwakar dan cara pengecekan denda pelanggaran lalu lintas di kabupaten Purwakar. Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris karena sangat menitikberatkan pada data di lapangan sebagai objek penelitian, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil survei disimpulkan bahwa Polres Prowakarta tidak efektif dalam memberikan sanksi denda yang berat terhadap pelanggaran lalu lintas, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor manusia, faktor permukaan jalan, faktor geografis, adat istiadat setempat, masalah transportasi dan masalah gaya. Sebaliknya, peraturan penegakan hukum tidak terlalu ketat
PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KARYA SENI DAUR ULANG DUSUN BANJARSARI DESA SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO
Karya seni merupakan suatu hasil dari sebuah kekayaan intelektual manusia yang memerlukan perlindungan hukum oleh Undang-Undang. Karya seni daur ulang Dusun Banjarsari adalah salah satu hasil karya dari kekayaan intelektual manusia tersebut. Selain tidak banyak dimiliki oleh orang lain, karya seni daur ulang ini memiliki nilai keunikan serta harga jual yang tinggi. Yang kemudian menjadikan karya ini patut untuk mendapat perlindungan hukum dari adanya pelanggaran hukum seperti pengakuan hak oleh orang lain. Pemerintah berperan sangat krusial dalam memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh masyarakat yang memiliki karya dari kekayaan intelektual mereka. Namun partisipasi aktif dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam implementasi hukum ini. Seperti kesadaran hukum dan ketersediannya mencari informasi terkait agar menjadikan Undang-Undang yang mengatur didalamnya dapat menjadi sumber perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris karena menggunakan data dari melakukan observasi, melakukan wawancara, dan juga melakukan dokumentasi. Analisis penelitian dapat disebut dengan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap karya seni daur ulang di Dusun Banjarsari Desa Sukoharjo Kabupaten Wonosobo.
Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Karya Seni
PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA
Pengangkatan anak merupakan alternatif yang dipilih oleh pasangan yang belum dikaruniai keturunan sebagai bentuk aktualisasi nilai kasih sayang, keberlanjutan garis keturunan, dan solidaritas keluarga. Di Desa Batur, Kabupaten Banjarnegara, praktik pengangkatan anak masih dilakukan secara adat melalui kesepakatan lisan antar keluarga, tanpa melalui penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik tersebut secara mendalam, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap hak anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi, ditemukan bahwa kuatnya nilai budaya lokal, minimnya pemahaman hukum, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan menjadi penyebab utama praktik ini terus berlangsung. Meskipun sah secara adat dan diterima dalam lingkungan sosial, praktik ini tidak memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, terutama dalam aspek hak waris, identitas hukum, dan akses layanan publik. Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional, serta perlunya pendekatan integratif melalui edukasi hukum dan penyederhanaan prosedur pengangkatan anak secara legal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang harmonis antara nilai lokal dan sistem hukum negara, demi perlindungan dan kepastian hukum bagi anak
pengangkatan anak, hukum adat, penetapan pengadilan, perlindungan anak, hukum keluarga.
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Motor Dalam Perkara Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Polres Wonosobo)
Penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana pelaksanaan mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Wonosobo. Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan pidana, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak anak serta meminimalisir dampak buruk dari proses hukum yang bersifat formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa diversi harus dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif, bukan berdasarkan balas dendam. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui wawancara dengan aparat di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Wonosobo serta analisis terhadap sumber hukum sekunder berupa regulasi dan literatur yang relevan. Berdasarkan temuan di lapangan, penerapan diversi dalam perkara anak pelaku pencurian motor di Wonosobo telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, dengan melibatkan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Diversi dinilai sebagai langkah strategis dalam memberikan perlindungan hukum dan proses pembinaan anak secara efektif, tanpa harus menyeret mereka lebih jauh ke dalam sistem pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar penerapan diversi terus diperkuat dan dioptimalkan oleh aparat penegak hukum sebagai pendekatan yang humanis dan edukatif bagi anak- anak yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum.
Diversi, Perlindungan Anak, Pencurian, Peradilan Pidana Anak
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus No. 003/KITA-I/K-TPPO/VIII/2023 di LSM KITA Institute- Wonosobo)
Perdagangan orang merupakan kejahatan terorganisir yang menyasar kelompok rentan dan berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikis, serta sosial korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemulihan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan viktimologi, dengan fokus pada studi kasus korban berinisial T yang ditangani oleh LSM KITA Institute di Wonosobo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan studi kasus untuk mengevaluasi strategi pemulihan serta sejauh mana pemenuhan hak-hak korban diimplementasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur perlindungan terhadap korban TPPO, pelaksanaannya di tingkat akar rumput masih bergantung pada inisiatif lembaga nonpemerintah. Dalam kasus ini, KITA Institute berperan penting dalam proses pemulihan multidimensi yang mencakup pendampingan psikologis, dukungan hukum, dan reintegrasi sosial. Pemulihan korban dinilai tidak hanya sebagai proses medis dan administratif, tetapi juga sebagai rekonstruksi martabat dan keadilan yang bersifat restoratif. Penelitian ini menegaskan urgensi pendekatan multidisipliner dan partisipatif dalam menangani korban TPPO, serta pentingnya negara untuk memperkuat dukungan struktural yang berkelanjutan.
TPPO, Viktimologi, Pemulihan Korban, LSM KITA Institute.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PERDAGANGAN ORANG
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan korban, khususnya perempuan dan anak. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia, kasus perdagangan orangmasih terus terjadi, meskipun telah ada regulasi khusus yang mengatur penanganan dan perlindungan bagi korban, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris yuridis, yaitu gabungan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatannormatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap isu yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat langsung bagaimana implementasi dari perlindungan hukum tersebut di lapangan, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup komprehensif bagi korban, namun dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb,perlindungan bagi korban belum menyentuh aspek-aspek penting seperti pendampingan psikologis, restitusi, dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa fokus peradilan masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.
Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban, UU No. 21 Tahun 2007, Putusan Pengadilan
ANALISIS KRIMINOLOGI PERKARA PIDANA PENCULIKAN DAN PENGEROYOKAN DI KABUPATEN WONOSOBO (Studi Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Wsb))
Negara Indonesia yang secara konstitusional menganut prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, idealnya menempatkan hukum sebagai instrumen tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan masih maraknya pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana penculikan dan pengeroyokan yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial yang meluas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kriminologis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penculikan dan pengeroyokan di wilayah Kabupaten Wonosobo, dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dan berfokus pada aspek yuridis formil, penelitian ini mengisi celah (gap) kajian dengan mengkaji konteks lokal secara lebih mendalam melalui pendekatan sosial dan kriminologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian, observasi langsung, serta telaah literatur hukum dan kriminologi. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya kontrol sosial, disintegrasi nilai keluarga, serta ketidakpercayaan terhadap institusi hukum merupakan faktor dominan yang mendorong individu atau kelompok melakukan tindakan kriminal tersebut. Teori Anomie dan Teori Kontrol Sosial digunakan sebagai landasan teoritik dalam menjelaskan kecenderungan menyimpang para pelaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan kriminal yang lebih kontekstual dan efektif, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan di tingkat daerah.
Kriminologi, Negara Hukum, Penculikan dan Pengeroyokan
Implementasi BUMDes dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Studi Kasus BUMDes Hardjo Utomo Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
The presence of PP No. 11 of 2021 also regulates the strengthening of BUMDes. Things that are regulated are activities and units of BUMDes as legal entities BUMDes can directly run their business (Operating Company) or become the parent for business units with legal entities (Investment Company). Village BUMDes and lastly also discussed about the capital and assets of BUMDes that must be protected. The problem is whether PP 11 of 2021 can be understood and implemented by the Village Government and the BUMDes Management itself. How do we take a closer look at the constraints and their implementation. In this study, the research method used is sociological empirical research that emphasizes the goal of obtaining legal knowledge empirically by conducting field surveys to the object directly. The data obtained will be analyzed qualitatively, namely by discussing and describing the results of research based on applicable laws and regulations, legal facts, provisions, books and scientific papers as references and data obtained to answer existing problems. The results showed that the implementation of BUMDes in Harjo Utomo in Improving Village Development Based on PP No. 11 of 2021 in Sukoharjo Village, Sukoharjo District, Wonosobo Regency. Based on Law No. 6 of 2014 Article 78 paragraph 2 states that village development includes stages: planning stage, implementation stage and supervision stage. The contribution of Hardjo Utomo BUMDes in increasing development for the village government in Sukoharjo Village in this case physical development and human development (community empowerment) actually has its own work program or development program, so this BUMDes is in nature to support the Village budget, the results of the BUMDes enter the APDES from the PEMDES who will deposit it according to the authority of the village. For physical development, such as building a non-physical market then employing people with disabilities and creating new jobs.
Kajian Hukum Fungsi Legislatif Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Studi Desa Candi Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo
Ketidakmampuan Badan Permusyawaratan Desa untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan keinginan untuk meninjau Kajian Hukum Fungsi Legislatif Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi pendorong penelitian ini (Studi pada Desa Candi, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo). Metodologi normatif sosial digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa data dikumpulkan dari transkrip wawancara, catatan lapangan, makalah pribadi, catatan, memo, dan catatan resmi lainnya bukan melalui pengumpulan angka. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengkarakterisasi realitas empiris yang mendasari fenomena tersebut, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis Tinjauan Yuridis tentang Fungsi Legislatif. Metodologi normatif sosial digunakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa data dikumpulkan dari transkrip wawancara, catatan lapangan, makalah pribadi, catatan, memo, dan catatan resmi lainnya bukan melalui pengumpulan angka. Hasil penerapannya di Desa Candi Kecamatan Selomerto. Badan Permusyawaratan Desa telah menetapkan berbagai program, seperti program Siklus Tahunan Perdes, dimana Undang-Undang Desa akan dibuat dan disahkan setiap tahun sesuai dengan kemajuan dan perubahan serta kebutuhan masyarakat Desa.
Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Cerai Gugat Studi Di Kantor Pengadilan Agama Wonosobo
Setelah terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008 terkait Tata Cara Arbitrase di Pengadilan, tentunya bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap Tata Cara Arbitrase pada Pengadilan. Namun dalam praktiknya, khususnya di bidang litigasi, angkanya lebih tinggi dari pada kasus lainnya, dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan persoalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 Terhadap Perkara Perceraian yang Diajukan di Pengadilan Agama Kab. Wonosobo, Apakah mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo. Observasi yang dipakai adalah observasi pengamatan, akumulasi data dengan cara wawancara dan observasi dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 terhadap cerai gugat masih belum menuai hasil yang signifikan karena dari, mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonosobo mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dibuktikan dengan banyaknya kendala yang ditemui berasal dari pihak yang berperkara, sedangkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan mediasi berasal dari faktor dari dalam dan faktor dari luar.
Upaya Penegakan Hukum Anti Monopoli Terhadap Lelangan Tender Studi Kasus Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020
Praktek monopoli dalam lelang tender sering kali terjadi antara panitia penyelenggara dengan para penyedia barang atau jasa yang sebelumnya telah melakukan lobi untuk memenangkan tender yang hal tersebut merupakan sebuah kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Penulis mengambil salah satu contoh kasus persekongkolan tender yang bertentangan dengan UU Antimonopoli sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 04/KPPU-L/2020, dimana majelis KPPU menghukum terlapot untuk membayar denda sebesar Rp. 1.723.500.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif serta menggunakan pendekatan kasus. Hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penegakan anti monopoli dalam lelang tender telah tercapai tiga pilar tujuan hukum yaitu Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan. Ditinjau dari aspek subtansi, struktur dan kebudayaan bahwa penegakan anti monopoli khususnya dalam lelang tender bawasanya persekongkolan dalam tender merupakan kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 22 UU Antimonopoli yang dapat merugikan pelaku usaha lainnya yang beritikad baik untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, KPPU selaku lembaga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, pemeriksaan melalui majelis KPPU sebagai bentuk menyata guna menegakan UU Antimonopoli agar persekongkolan dalam tender dapat diminimalisir
Penegakan Hukum, Persekongkolan Tender, KPPU
Tinjauan Yuridis Perkara NO. 4/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB Atas Diversi Studi Di Pengadilan Negeri Wonosobo
Anak mempunyai hak yang secara tegas dinyatakan dalam Konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Substansi mendasar diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restorative dan Diversi, yang dimana Diversi ini mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku dan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Diversi kemudian di atur kembali didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, penelitian hukum yuridis sosiologis ini membahas mengenai tidak dilaksanakannya upaya Diversi pada perkara anak, khususnya di Pengadilan Negeri Wonosobo.
Upaya Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Melalui Konstruksi Diskresi Bhabinkamtibmas Studi Polres Wonosobo
In the era of globalization, it is not only increasing speed and acceleration in the economic field, as well as technology. But furthermore that this can trigger the development of social culture and patterns of people's behavior to become increasingly individual. Not to mention the existence of social media which makes people not only understand what they want, but also what they don't want such as the consumptive lifestyle of influencers and the existence of flexing behavior which creates jealousy at the grassroots level. This certainly encourages negative behavior in order to realize what people dream of becoming a reality instantly. Of course this then triggers people to commit crimes such as theft, fraud and so on. However, as is basically the rule of society, sometimes the crimes committed are not serious crimes. This can then be implemented as a settlement outside of criminal justice by using procedural diversion carried out in the field by bhabinkamtibmas which is the smallest unit currently owned by law enforcers who have scope of work in sub-districts/villages. The method used in this study is an empirical legal research method that focuses on processing qualitative primary data in the form of field findings. The data analysis method used is qualitative which is conveyed through descriptive grammar.
Discretion, Bhabinkamtibmas, Restorative Justie