Transformasi Hukum

Diskresi Penanganan Tindak Pidana Ringan Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Studi Satreskrim Polres Wonosobo

2023-06-02T10:33:09+07:00

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis diskresi dalam penanganan tindak pidana ringan di Satuian Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Wonosobo berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis hukum dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan tinjauan dokumen. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa diskresi memainkan peran penting dalam penanganan tindak pidana ringan oleh Satreskrim. Undang-Undang memberikan ruang bagi petugas kepolisian untuk menggunakan diskresi dalam menentukan respons dan langkah yang tepat untuk tindak pidana ringan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan pelanggaran, keadaan pelaku, dan kepentingan publik. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan potensi masalah dalam penggunaan diskresi. Hal ini termasuk penerapan diskresi yang tidak konsisten di antara petugas kepolisian, potensi penyalahgunaan wewenang, dan perlunya pedoman atau prosedur operasional standar yang lebih jelas untuk memastikan konsistensi dan keadilan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan pedoman komprehensif dan program pelatihan bagi petugas kepolisian untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan diskresi dalam penanganan tindak pidana ringan. Selain itu, mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu membangun kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan pidana.

Konstruksi Pemberian SP3 dalam Proses Penyidikan di Polres Wonosobo Studi Tahun 2022

2023-06-02T10:33:24+07:00

This thesis aims to analyze the construction of the issuance of an Investigation Termination Warrant (SP3) in the investigation process at the Wonosobo Police by using an empirical juridical approach. SP3 is a legal instrument given by investigators to suspects to stop the process of investigating a case. The research method used is a case study method with a qualitative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with investigators in the process of granting SP3, as well as through direct observation of the investigation process at the Wonosobo Police. Secondary data was obtained from laws and regulations related to SP3, court decisions, and related literature. The results of the study show that the construction of the provision of SP3 at the Wonosobo Polres is influenced by several things, namely regarding the applicable laws and regulations, namely the Criminal Procedure Code (KUHAP). Law number 2 of 2002 concerning the police, as well as widening the direction of discretion in law enforcement efforts through the principles of restorative justice. So that the SP3 implemented in the Wonosobo Polres is not only based on justice and accountability of law enforcement but also fulfillment of community rights to more open access to law.

Efektivitas Patroli Sebagai Tindak Pencegahan Penanggulangan Kejahatan dan Pelanggaran Studi Polres Wonosobo

2023-06-02T10:33:37+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya patroli sebagai bentuk tindakan pencegahan dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran di Polres Wonosobo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas patroli dan analisis dokumen terkait kegiatan patroli di Polres Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya patroli memiliki peran penting dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran di wilayah hukum Polres Wonosobo. Patroli yang dilakukan secara rutin dan terprogram dapat menciptakan rasa aman dan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Selain itu, patroli juga dapat mendeteksi potensi tindak kejahatan dan pelanggaran, serta memberikan respons cepat terhadap kejadian yang terjadi. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan upaya patroli di Polres Wonosobo. Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana, serta faktor waktu dan wilayah yang luas. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas upaya patroli dalam penanggulangan kejahatan dan pelanggaran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlu adanya peningkatan jumlah personel, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kerjasama antara Polres Wonosobo dengan pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan upaya patroli. Selain itu, perlu adanya evaluasi dan pembaruan kebijakan terkait strategi patroli guna meningkatkan efektivitasnya dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran.

Penindakan Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Kepolisian Mengarah Pada Tindakan Pidana Studi Kasus LP/A-6/XII/2019/SIPROPAM Polres Wonosobo

2023-06-02T10:33:46+07:00

Artikel ini meruipakan penelitian yuiridis empiris yang bertuijuian uintuik menganalisis dan mengkaji penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana di lingkuingan Kepoilisian Repuiblik Indoinesia (Poilri). Foikuis penelitian ini adalah pada implementasi peratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011 tentang Koide Etik Kepoilisian Repuiblik Indoinesia. Metoide penelitian yang diguinakan adalah pendekatan huikuim empiris. Data yang dikuimpuilkan melipuiti stuidi doikuimen, oibservasi, dan wawancara dengan pihak terkait. Stuidi kasuis yang diambil adalah kasuis LP/A-6/XII/2019/Siproipam Poilres Woinoisoiboi. Hasil penelitian menuinjuikkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana oileh Poilri, berdasarkan peratuiran Kapoilri Noimoir 14 Tahuin 2011, telah dilakuikan namuin masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Faktoir-faktoir yang mempengaruihi efektivitas penindakan antara lain kuirangnya pemahaman terhadap peratuiran, rendahnya kesadaran dan tangguing jawab anggoita Poilri, serta permasalahan dalam proises penyidikan dan pemberian sanksi. Penelitian ini memiliki relevansi dan signifikansi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penindakan terhadap pelanggaran koide etik dan disiplin yang berpoitensi pidana di lembaga kepoilisian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masuikan bagi pihak terkait, teruitama Poilri, dalam memperbaiki sistem penindakan dan penegakan huikuim yang lebih efektif dan transparan.

Upaya Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Melalui Konstruksi Diskresi Bhabinkamtibmas Studi Polres Wonosobo

2023-06-02T10:34:16+07:00

In the era of globalization, it is not only increasing speed and acceleration in the economic field, as well as technology. But furthermore that this can trigger the development of social culture and patterns of people's behavior to become increasingly individual. Not to mention the existence of social media which makes people not only understand what they want, but also what they don't want such as the consumptive lifestyle of influencers and the existence of flexing behavior which creates jealousy at the grassroots level. This certainly encourages negative behavior in order to realize what people dream of becoming a reality instantly. Of course this then triggers people to commit crimes such as theft, fraud and so on. However, as is basically the rule of society, sometimes the crimes committed are not serious crimes. This can then be implemented as a settlement outside of criminal justice by using procedural diversion carried out in the field by bhabinkamtibmas which is the smallest unit currently owned by law enforcers who have scope of work in sub-districts/villages. The method used in this study is an empirical legal research method that focuses on processing qualitative primary data in the form of field findings. The data analysis method used is qualitative which is conveyed through descriptive grammar.