Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum

Interpretasi Larangan Menuhankan Sesuatu Selain Allah dalam Surah Al-Baqarah [2]: 165-167 (Aplikasi Teori Ma’nâ Cum Maghzâ)

Achmad Soib — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Tafsir mengenai ibadah kepada selain Allah berkaitan dengan QS. Al-Baqarah [2]:165-167 perlu mengalami pengembangan. Sebab, permasalahan yang dihadapiumat pada masa Nabi Muhammad berbeda dengan saat ini. Melihat penjelasan paraahli tafsir dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 165, terdapat beberapaperbedaan. Di antaranya, dalam mengartikan kata “andâdâ” yang mempunyai artibermacam-macam, ada pula yang mengartikannya sebagai saingan, pemimpin,tandingan, sekutu, dan sebagainya. Hipotesis penulis adalah pendekatan yang cocokuntuk mengatasi persoalan ini adalah pendekatan kontekstual ma’nâ cum maghzâ.Dalam penelitian ini ditemukan makna dinamis kontemporer (al-magzâ al-mutaharrik al-mu’âṣir) dalam QS. Al-Baqarah [2]: 165-167, yaitu laranganmenyembah selain Allah berlaku umum bagi seluruh manusia. Kemudian,perbuatan syirik pada masa awal Islam hanya dipahami sebagai penyembahanberhala. Namun saat ini berhala bisa berupa gadget, kekuasaan, pemimpin, jin, danlain-lain yang mencondongkan hati (cinta) pada ketaatan dan ketundukan, sehinggamelupakan perintah Allah dan melanggar larangan-Nya. Selanjutnya cinta kepadaAllah dalam konteks ayat ini adalah dengan konsisten beribadah hanya kepadaAllah dan mengerjakan segala perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.

Implikasi Adopsi Anak di Negara Muslim Perspektif Maṣlaḣah Mursalah

Nurul Fikri Ilham Pratama — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan bagian memperjuangkan hak anak guna memperoleh kasih sayang dan kehidupan yang layak beserta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dengan mekanisme adopsi, anak-anak terlantar kembali mendapatkan tempat kasih sayang bernama keluarga, meski bukan bersama orang tua kandungnya. Di negara-negara muslim, pengangkatan anak memiliki kebijakan dan implikasi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan dinamika sosial dan politik masing-masing negara. Terdapat negara yang masih teguh dengan aturan fikih klasik, sedangkan yang lain telah merintis pembaruan hukum keluarga yang sudah beranjak dari fikih lama. Tujuan pengangkatan anak disetiap negara ialah sama-sama menginginkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam perspektif kesetaraan, Hak Asasi Manusia (HAM) hingga masa depan bagi anak. Diperlukan tinjauan maṣlaḣah mursalah sebagai bagian refleksi hukum dari pencapaian reformasi hukum keluarga selama ini. Maṣlaḣah mursalah menguraikan suatu perbuatan hukum dengan meninjau ulang hal apa yang menjadi tujuan hukum berserta implikasi yang ditimbulkannya. Pengangkatan anak pada awalnya dilakukan atas dasar maslahah, namun di beberapa negara implikasi yang muncul terkadang berseberangan dengan dalil-dalil nash yang telah ditetapkan, seperti penghapusan nasab, pemberian nasab baru dari keluarga angkat hingga hubungan saling mewarisi. Penelitian kualitatif berbasis pustaka ini berusaha mengkaji lebih dalam terkait problematika adopsi anak di negara muslim dalam kerangka maṣlaḣah mursalah.

Implementasi Akad Istiṣnâ` dalam Industri Perbankan Syariah di Indonesia

Miming Utami, Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarief — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Industri perbankan memainkan peran kunci dalam ekonomi Indonesia dengan fokus pada stabilitas dan keamanan sistem keuangan nasional, untuk mewujudkan sektor perbankan yang sehat. Terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah,definisi bank syariah berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Saat ini, bank syariah juga menyediakan berbagai pilihan distribusi dana, termasuk melalui pembiayaan istiṣnâ`. Istiṣnâ` adalah kontrak pembiayaan objek dalam bentuk pemesanan dan pembuatan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati antara pembeli (mustaṣni`) dan penjual (ṣâni`). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kontrak istiṣnâ` di Indonesia dan menganalisis risiko bank syariah dalam implementasi kontrak istiṣnâ` paralel dalam industri perbankan syariah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan studi literatur untuk menganalisis doktrin dan nilai yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kontrak istiṣnâ` dalam industri Perbankan Syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip Hukum Islam. Namun, implementasi kontrak istiṣnâ` paralel dalam industri perbankan syariah memiliki risiko pembiayaan yang signifikan. Oleh karena itu, Indonesia melalui otoritas keuangan dan lembaga yudisial perlu konsisten menerapkan dan mengawasi implementasi kontrak istiṣnâ` dalam industri perbankan syariah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang sejahtera dan berkelanjutan.

Strategi dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam: Studi Wanita Karir di Merauke

Minarni Minarni, Hendra Yulia Rahman, M. Thohar Al-Abza — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Peran wanita yang semakin maju seiring perkembangan zaman membuat mereka memiliki peluang untuk mengembangkan karir diberbagai bidang. Ketika wanita memiliki karier di luar rumah, terutama setelah menikah, mereka menghadapi tantangan ganda, seperti membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi wanita karir dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Fokusnya pada peran ganda wanita sebagai karir dan ibu, serta faktor yang memengaruhi pilihan karir wanita dan pandangan Islam terhadap peran wanita dalam masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor yang mendorong wanita menjadi wanita karir meliputi pendidikan, ekonomi, dan keinginan untuk aktualisasi diri. Islam menekankan bahwa perempuan harus dihormati dan tidak boleh dipaksa untuk bekerja di luar rumah. Wanita dan laki-laki dianggap setara dalam pandangan Islam, dengan peran utama beribadah kepada Allah. Strategi yang disarankan untuk wanita karir adalah mengelola waktu dengan keluarga tanpa mengabaikan tugas pekerjaan, dengan dukungan komitmen dan komunikasi dalam keluarga serta pembagian tugas domestik. Dengan demikian, keharmonisan keluarga bergantung pada peran dan kewajiban suami serta pemberian nafkah yang cukup.

Peran dan Tantangan Konsultan Hukum Pasar Modal: Independensi, Integritas, dan Pelanggaran Etika dalam Praktik Profesional

Bayu Aji Siantria Gunawan — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) adalah organisasi yang menghimpun konsultan hukum yang mengkhususkan praktik mereka dalam lingkup pasar modal. Konsultan Hukum Pasar Modal menjalankan profesinya berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, Anggaran Dasar HKHPM, dan Kode Etik HKHPM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan konsultan hukum pasar modal dari aspek independensi, integritas, dan pelanggaran etika dalam praktik profesional. Penelitian ini juga membahas tentang pengawasan dan akuntabilitas, serta memberikan contoh-contoh pelanggaran etika yang dilakukan oleh Konsultan Hukum Pasar Modal seperti konflik kepentingan dan pernyataan yang menyesatkan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konsultan Hukum Pasar Modal adalah profesi yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lebih lanjut, Konsultan Hukum Pasar Modal harus bersikap independen dan tidak memihak dalam memberikan informasi, serta memastikan informasi yang diberikan didasarkan pada fakta yang ada di lapangan

Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby)

Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri, Rohmad Agus Solihin — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pembagian harta bersama masing-masing mendapat bagian seperdua bagi duda maupun janda tak selamanya dapat dijadikan sumber acuan dan tak selamanya diikuti oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan menentukan fakta hukum, menghimpun sumber hukum, menganalisis masalah, menarik kesimpulan berdasarkan pertimbangan hukum, dan membuat rekomendasi. Hasil penelitian menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor231/Pdt.G/2022/PTA. Sby mengesampingkan ketentuan Pasal 97 KHI, hakim memutus perkara tersebut secara contra legem dengan alasan bahwa terjadi ketidakseimbangan kontribusi antara suami dan istri, hal ini diperkuat oleh teori keadilan Gustav Radbruch di mana urutan prioritas pertama keadilan, kepastian,dan terakhir finalitas, kemudian teori keadilan distributif Aristoteles yang menyatakan memberi hak seseorang sesuai dengan porsi kemampuan dan prestasinya, serta metode ijtihad istihsan yang menggunakan pertimbangan kemaslahatan khusus daripada dalil umum. Dan mengenai kriteria darurat perkara yang boleh diputus secara contra legem yaitu mempertimbangkan bahwa bilamana perkara tersebut ditolak akan menimbulkan mudharat yang lebih besar disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum

Penerapan Teori Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Rasji Rasji, Najma Syamila, Michellena Michellena — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pemerintahan di Indonesia dengan menggunakan teori Trias Politika yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga cabang independen: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan case dan comparative approach, dengan sumber referensi meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian penerapan sistem pemerintahan dengan prinsip Trias Politika. Cabang eksekutif bertanggung jawabatas pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara, legislatif membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, sementara yudikatif, melalui Mahkamah Agung, menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan hukum. Meskipun terdapat tantangan dan perubahan, seperti peran awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang independen, prinsip pemisahan kekuasaan tetap menjadi landasan membangun pemerintahan demokratis dan berkeadilan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Trias Politika, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa, tentang pentingnya pemisahan kekuasaan dalam menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Juridical Approach to Legal Protection For The Public Of Illegal Peer To Peer Lending Users

Merline Eva Lyanthi — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Technology that is developing quickly is utilized in all fields to provide convenience including financial transactions. But, there are also illegal financial transactions called peer – to peer (P2P) lending that do not have a license. The illegal loan operators have access to personal data owned by victims as application users. It is not uncommon to find some illegal loan operators who create conflicts against application users. This research aims to review the legal protection forpeople who use illegal peer to peer lending in Indonesia. This research uses normative law research method, while the research approach uses normative juridical approach. This data of research is secondary data analyzed with aqualitative approach. This research resulted in the existence of criminal law policiesthat used to punish illegal peer – to peer lending for their actions are using Law Number 8 of 1999 because of the position of the public as users of online loans as consumers and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number11 of 2008 concerning ITE because transactions are carried out using electronic media.

Kesetaraan Gender dalam Pandangan Elit Pesantren di Wonosobo

Farah Faida — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Diskursus gender di pesantren masih banyak dibicarakan, tulisan ini bertujuanuntuk mengetahui pandangan pemimpin pesantren di Wonosobo terhadap kesetaraan gender terkait dengan Qs an Nisa ayat 34. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan tehnik observasi dan wawancara. Dari penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini membuahkan kesimpulan bahwa pandangan pemimpin pesantren di Wonosobo mengakui kesetaraan gender dalam Islam, namun mereka mempunyai batasan yang berbeda, pertama laki-laki lebih unggul dari perempuan karena laki-laki diberi tanggungjawab lebih besar, kedua laki-laki dan perempuan setara dan dapat menjadi pemimpin jika memiliki kapasitas dan kualitas yang lebih unggul di antara yang lain.

Manuskrip Mushaf Al-Qur’an Koleksi Museum Sunan Drajat (Kajian Kodikologi, Rasm, dan Qira’at)

Aufal Minan — Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0700

Penelitian mengenai manuskrip sangat menarik dilakukan karena dapat mengungkap nilai budaya dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki salah satu naskah mushaf Al-Qur'an yang disimpan di Museum Sunan Drajat yang dimiliki oleh Raden Qosim, yang terletak di daerah Lamongan, Jawa Timur dari perspektif kodikologi, rasm, dan qirâ'at. Dalam penelitian manuskrip mushaf Al-Qur’an Sunan Drajat ini menggunakan teorifilologi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library reseach). Adapun metode yang digunakan dalam menganalisi data yang diperoleh dari penelitian filologi adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasildari penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan sejarah lisan, diyakini naskah ini merupakan salinan dari Sunan Drajad yang ditulis oleh cucu beliau yaitu Raden Permadi bergelar Hadi Kusumo. Berdasarkan kajian kodikologi, naskah mushaf inihanya memuat 29 juz, yang dimulai dari juz 2 surah al-Baqârah. Naskah mushaf ini terdiri dari 577 halaman, dengan 13 baris yang secara konsisten disalin disetiap halamannya. Ukuran naskah 30,5 X 20 cm dengan batas kanan berjarak dengan teks 6,5 cm, batas kiri 2,5 cm. Adapun batas atas adalah 5 cm dan batas bawah 5,5 cm, ukuran teks adalah 1,5 cm. Naskah mushaf menggunakan jenis kaligrafi naskhi, penulisan menggunakan tinta hitam. Tanda pemisah antar ayat menggunakan lingkaran merah kecil menggunakan tinta merah. Tidak ada illuminasi pada mushafini. Manuskrip ini menjadi kepemilikan museum Sunan Drajad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manuskrip mushaf Al-Qur’an koleksi museum Sunan Drajad menggunakan rasm campuran yaitu rasm al-Uthmâny dan rasm Imlâ’i dan qirâ’atnya dominan menggunakan qirâ’at imam ‘Âshim dan imam Nâfi’.