Resolusi: Jurnal Sosial Politik https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi <p><strong><em>Resolusi: Jurnal Sosial Politik</em></strong>&nbsp;is an academic journal concerning on social and political science. The journal is published by Department of Political Science&nbsp;Universitas Sains Al-Qur’an.</p> <p><em>Resolusi</em> is published in June and December. The journal&nbsp;is open to authors aiming to share scientific discussion about social and political problems and its development in Indonesia and beyond. The journal is also open to discuss the topics from many scientific perspectives expected to contribute to policy and other strategic issues.</p> Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur’an en-US Resolusi: Jurnal Sosial Politik 2621-5764 <p>By submitting a manuscript, the authors understand that if accepted for publication, the authors hold and retain their article’s copyright. The copyright is without any restriction.</p> <p>As the publisher of <em>Resolusi: Jurnal Sosial Politik</em>, the Department of Political Science - Universitas Sains Al-Qur'an attempts its best to facilitate everyone who wish to publish their article by ensuring that every article meets academic rules and ethics.</p> Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/2906 <p><em>The article about Kyai pesantren and money politics in the Indonesian elections, aims to explain the position of Kyai in the political configuration of neoliberal democracy, between idealism and pragmatism. This study uses a qualitative method of phenomenological studies. The results of the study explain that the role of Kyai pesantren in the political space of Pilkada has increased over the last few decades or after the political reforms rolled after the collapse of the New Order regime in 1998. In line with the increasing awareness of education and political insight of pesantren. Kyai is often an important element in any political consolidation of Pilkada. It should be noted beforehand that Pilkada is an abbreviation of Regional Head Election. Kyai in Pilkada is like a socio-political instrument that cannot be left behind like magic in politics. Kyai's fatwa and political support have always been a role model for the community. This phenomenon is in line with the paternalistic nature of people's lives and the political culture of the Indonesian people cannot be separated from the socio-political religion. Kyai as candradimuka companions for the people who teach religion and social norms, are unable to patch up the flow of money politics in the neo-liberal democratic system. Every moment of the Pilkada, Kyai becomes a political broker and is trapped in the paragmatism of money politics. The idealism of pesantren which should be a political mission has been defeated by the hegemony of the political ideology of neoliberalism. So that the political mission shifts from the politics of struggle for amar ma'ruf nahi munkar to pragmatism of money politics.</em></p> <p>&nbsp;</p> Moh. Khoirul Umam Muchlisin Muchlisin ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-16 2022-08-16 5 2 71 81 10.32699/resolusi.v5i2.2906 Politik Anggaran di Tingkat Lokal https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/2883 <p><em>Ketahanan pangan adalah salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam Dana Desa 2022. Program ini ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di desa dan wilayah tertinggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis program ketahanan pangan di Desa Cileles melalui perspektif politik Anggaran dan teori elit kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Desa bersifat elitis dan tidak inklusif dalam menentukan program-program turunan karena tidak diadakannya MusDes sebagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat. Perangkat desa juga tidak terlalu memahami urgensi dan tujuan beberapa program yang telah disahkan. Adapun aktor sentral dalam perumusan program yaitu Kepala Desa, Kaur Perencanaan, dan PKK sebagai kelompok elit yang mengalokasikan nilai-nilai dan membentuk opini masyarakat tentang program-program ketahanan pangan.</em></p> Anandya Khairunnisa Mudiyati Rahmatunnisa ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-20 2022-08-20 5 2 82 92 10.32699/resolusi.v5i2.2883 Implementasi Regulasi Pembangunan Desa https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/3311 <p><em>Penelitian ini bertujuan</em><em> untuk melihat bagaimana implementasi dua regulasi yang mengatur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Desa dalam melaksanakan pembangunan semestinya mengawali dengan perencanaan desa sesuai ketentuan regulasi. Permasalahan masih buruknya infrastruktur desa, rendahnya kepedulian terhadap kesenian desa, minimnya kesejahteraan RT dan RW merupakan masalah utama di kecamatan Wanayasa. Kualitas dari hasil pembangunan dan pemberdayaan masih jauh dari harapan dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Adapun data sekunder diperoleh dari studi pustaka</em> <em>dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian diperoleh data bahwa mayoritas pemerintah desa belum melaksanakan tahapan pembangunan desa sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah</em><em>. Kondisi tersebut disebabkan oleh minimnya kualitas SDM di pemerintahan desa, tidak efektifnya tim penyusun perencanaan desa dan kepentingan politik kepala desa.</em> <em>Sehingga mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan tahapan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.</em></p> Insan Mahmud ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-11-08 2022-11-08 5 2 93 107 10.32699/resolusi.v5i2.3311