Resolusi: Jurnal Sosial Politik

Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor

2023-01-03T07:45:03+07:00

Pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitaf yang mengeskplorasi strategi pemerintah dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor dengan melalui observasi dan wawancara, melalui penelitian ini diharapkan mampu mendekskripsikan strategi dalam pemberdayaan nelayan wanita asli Papua di Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor dilakukan melalui; penyediaan sarana dan prasarana home industri, pemberian pelatihan keterampilan olahan ikan, dan pembentukan kelompok ibu-ibu nelayan. Disamping itu, terbatasnya anggaran dan kesadaran masyarakat yang masih kurang merupakan faktor penghambat dalam pemberdayaan wanita nelayan asli Papua di kabupaten Biak Numfor.

Strategi Janda Cerai Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Kota Magelang

2023-02-09T13:52:51+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi janda dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi di Kota Magelang. Bagaimana mempertahankan kelangsungan kehidupan ekonomi sosial dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memvalidasi data melalui metode triangulasi. Model analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman untuk reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ang dijalankan janda cerai pertama; kiat civic kills, yakni pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan warga, maka akan lahir kreatifitas dan inovasi dalam berwirausaha sehingga bisa membantu ketahanan ekonomi keluarga. Kedua, kiat civic intelligence, yakni pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan kecerdasan warga, maka dengan kecerdasan yang dimilikinya akan membantu mudah memahami, mengerti dan menempatkan diri lebih baik sehingga bisa cepat, taktis, efektif, dan tanggung jawab.

Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal di Media Sosial

2023-02-20T17:26:00+07:00

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. Hal ini penting dan menarik karena media sosial merupakan sarana yang strategis digunakan oleh kelompok radikal dalam menyebarkan pemahamannya dalam ranah transnasional. Penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dan metode studi kepustakaan (library research) melalui perangkat lunak Harzing Publish or Perish untuk membantu mengumpulkan data sekunder yang relevan berupa jurnal, artikel ilmiah, dan surat kabar online yang kredibel. Teknik analisis data yang dilakukan yakni dengan literature review untuk menganalisis data-data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisa yang menghasilkan bentuk penelitian secara deskriptif. Penulis menemukan bahwa dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial, pemerintah melakukan tiga strategi penting. Pertama Cyber Security Strategy sebagai upaya mengambil kebijakan, sebagai instrument, sebagai shock terapy, dan penyelesaian sengketa. Strategi yang kedua yakni Strategi Edukasi dengan cara memberikan edukasi kepada publik akan bahaya radikalisme dengan konten positif maupun penyebaran narasi damai melalui media sosial. Ketiga yakni Strategi Penegakan Hukum UU ITE NO 19 Tahun 2016 Atas Tindak Pidana Cyber Radikalsme.

Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024

2023-04-17T00:29:59+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada tahapan pemilu 2024. Riset ini menggunakan desain metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengkaji dokumen antara lain Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi, artikel ilmiah, serta artikel berita yang dimuat di media online yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan banyak hal yang masih perlu dievaluasi dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi dan faktual antara lain. Aplikasi Sipol sebagai perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengupload dokumen partai politik masih bermasalah seperti error pada saat jelang pendaftaran dan verifikasi administrasi. Perlakuan yang tidak sama terhadap partai parlemen dan non parlemen dalam hal verifikasi faktual juga menjadi hal yang patut dievaluasi. Perlu dirumuskan kembali teknik verifikasi administrasi dan faktual yang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan oleh semua pihak baik partai politik, KPU, dan Bawaslu.

Navigating Water Policy: Vietnam's Strategic Shift in the Mekong River Basin (2017-2021)

2023-05-22T12:07:11+07:00

The historic drought and salinity stress experienced in Vietnam in 2020 starkly demonstrated the criticality of wise water diplomacy for the survival of lower Mekong countries, where the urgent need for water and maintaining natural flow are paramount. Consequently, the period from 2017 to 2021 witnessed a notable shift in Vietnam's water diplomacy, focusing on ensuring water security in the region and responding to the actions of upstream countries. This study examines Vietnam's water diplomacy and its pivotal role in safeguarding water security in the Mekong region during the specified timeframe. Employing a qualitative research approach, the study draws upon expert analyses and scholarly articles to shed light on the significance of water security in Vietnam's foreign policy, the profound impact of climate change and water policies on the nation, and Vietnam's proactive involvement in regional and international cooperation mechanisms. The study emphasizes Vietnam's remarkable adaptability and responsiveness to environmental and global changes, further showcasing the country's remarkable flexibility in its foreign policy pursuits.

Tingkat Demokrasi dan Pemenuhan Universal Health Coverage

2023-06-29T09:36:14+07:00

Ketimpangan akses kesehatan harus menjadi fokus utama dari pemerintah suatu negara. Pemenuhan akses kesehatan diwujudkan oleh pemerintah global melalui pemenuhan Universal Health Coverage (UHC). UHC adalah target dari pemerintah untuk mewujudkan layanan kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa adanya hambatan finansial. Pemenuhan UHC di suatu negara sering dikaitkan dengan kualitas sistem negara karena akan berpengaruh terhadap hasil UHC. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak sistem negara terhadap pemenuhan UHC di suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana. Data yang diambil adalah kualitas demokrasi egaliter dari V-Dem serta indeks Universal Health Coverage dari Global Burden of Disease. Kurun waktu yang digunakan adalah tahun 1990, 2010, dan 2019 dengan total negara sebanyak 171. Berbeda dengan literatur terdahulu, hasil assessment menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan UHC di negara autokrasi dan negara yang sedang mengalami demokratisasi. Maknanya, terdapat faktor lain yang lebih signifikan untuk mempengaruhi pemenuhan UHC di negara autokrasi dan negara demokratisasi. Sedangkan, kualitas demokrasi pada negara demokratis berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan UHC. Kondisi tersebut terjadi karena masing-masing negara memiliki pandangan tersendiri untuk mewujudkan layanan kesehatan, sehingga efek kualitas demokrasi akan berbeda-beda.