At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
at-Ta’aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam, published by HKI Research Centre of Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, University of Science al-Qur’an Wonosobo. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic Family Law, legal drafting of Islamic Family law. In the beginning the journal only served as a scholarly forum for the lecturers, professors, and students at the University of Science al-Qur’an. However, due to the later development, the journal has successfully invited scholars and researchers outside the University to contribute. Jurnal Hukum Keluarga Islam is going to publish journals in Maret and Oktober. Please submit your manuscript.
BATAS KEWAJIBAN PENGUNGKAPAN INFORMASI MATERIAL SEBELUM AKAD NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
Penyembunyian informasi sebelum akad nikah merupakan salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan sengketa dalam kehidupan rumah tangga, namun Hukum Keluarga Islam belum secara eksplisit merumuskan batas informasi yang wajib diungkapkan kepada calon pasangan maupun konsekuensi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewajiban pengungkapan informasi material sebelum akad nikah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan mazhab. Bahan hukum berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik, buku, dan artikel ilmiah dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pengungkapan informasi material memiliki dimensi moral, fikih, dan yuridis yang berbeda. Dalam perspektif fikih, kewajiban tersebut tidak merupakan syarat sah perkawinan, tetapi berkaitan dengan larangan tadlīs, perlindungan terhadap riḍā calon pasangan, serta dapat melahirkan hak fasakh apabila menyangkut keadaan yang memengaruhi tujuan perkawinan. Melalui analisis komparatif terhadap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, penelitian ini menemukan adanya kesamaan prinsip bahwa informasi yang secara objektif memengaruhi persetujuan calon pasangan, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, serta tujuan perkawinan merupakan informasi material yang wajib diungkapkan. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip tersebut tercermin melalui perlindungan terhadap persetujuan para pihak dan mekanisme pembatalan perkawinan karena penipuan atau salah sangka. Dengan demikian, batas kewajiban pengungkapan informasi ditentukan oleh dampaknya terhadap persetujuan, hak dan kewajiban para pihak, serta kemaslahatan perkawinan, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hak pasangan dan penghormatan terhadap hak privasi individu.
Penyembunyian Informasi; Akad Nikah; Informasi Material
Copyright (c) 2026 At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
PERBANDINGAN REGULASI UU BARU TENTANG PERKAWINAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DI MAROKO DAN INDONESIA
Reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim merupakan upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif reformasi hukum perkawinan di Maroko dan Indonesia serta implikasinya terhadap pemenuhan hak perempuan berdasarkan perspektif gender equality dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis komparatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan substansi regulasi kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maroko menerapkan reformasi yang lebih progresif melalui Mudawwanah al-Usrah Tahun 2004 dengan memperluas kapasitas hukum perempuan, sedangkan Indonesia melakukan reformasi secara bertahap melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menitikberatkan pada perlindungan perempuan melalui penyamaan batas usia minimum perkawinan. Meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua negara sama-sama berorientasi pada perlindungan hak perempuan dan perwujudan kemaslahatan sebagaimana tujuan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan sistem hukum masing-masing negara.
STATUS TIRKAH ATAS ASET DIGITAL: ANALISIS FIKIH MAWĀRĪṠ TERHADAP MONETISASI AKUN YOUTUBE
Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital, salah satunya adalah akun YouTube yang dimonetisasi. Akun ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan pasif (passive income) yang terus mengalir bahkan setelah pemiliknya meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akun YouTube monetisasi dalam perspektif fiqh mawārīṡ dan merumuskan mekanisme pembagian warisannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun YouTube monetisasi dikategorikan sebagai harta (māl) yang sah menjadi objek waris (tirkah) karena memenuhi kriteria: memiliki nilai ekonomi (mutaqawwim), dapat dikuasai, dan dibolehkan syara'. Mengingat sifat aset ini yang tidak dapat dibagi secara fisik (indivisible), mekanisme pembagiannya dilakukan melalui jalan Sulh (perdamaian) dengan tiga skema: Likuidasi (penjualan), Syirkah (pengelolaan bersama), atau Takhāruj (kompensasi).
REKONSTRUKSI MAKNA ADIL DALAM POLIGAMI: ANALISIS KRITIS ANTARA DOKTRIN Q.S. AN-NISA’ AYAT 3 DAN PRAKTIS HISTORIS NABI
Konsep keadilan ('adl) dalam poligami merupakan salah satu tema yang terus menjadi perdebatan dalam kajian hukum Islam. Q.S. An-Nisa’ ayat 3 menjadi dasar normatif kebolehan poligami dengan syarat berlaku adil, namun makna keadilan sering dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan praktik historis Nabi Muhammad SAW. Artikel ini bertujuan merekonstruksi makna 'adl dalam poligami melalui analisis kritis silang antara doktrin Q.S. An-Nisa’ ayat 3 dan praktik historis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-historis melalui studi kepustakaan terhadap tafsir, hadis, kitab fikih klasik, dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 3 tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga mengandung dimensi etis dan kemaslahatan. Penelitian ini merumuskan konsep al-'adl al-maqdūr 'alaih, yaitu keadilan yang dapat diusahakan manusia dalam pemenuhan nafkah, tempat tinggal, pembagian giliran, perlakuan, dan tanggung jawab keluarga. Praktik historis Nabi Muhammad SAW. juga menunjukkan bahwa poligami dilaksanakan untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dakwah, dan penetapan hukum, bukan sekadar memenuhi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, makna 'adl dalam poligami perlu dipahami sebagai keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak-hak keluarga, dan terwujudnya tujuan maqāṣid al-syarī'ah.
Keadilan (‘Adl), Poligami, Q.S. An-Nisa’Ayat 3, Praktik Historis Nabi
LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM KELUARGA DAN DAMPAKNYA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF PSIKOLOGI HUKUM KELUARGA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Long Distance Marriage (LDM) terhadap kondisi psikologis anak serta pemenuhan hak-haknya dalam perspektif psikologi hukum keluarga. Studi kasus dilakukan di Kelurahan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, yang memiliki fenomena keluarga LDM akibat tuntutan profesi (TNI dan Pekerja Migran). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap empat keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ibu menanggung beban ganda (double burden) sebagai figur lekat utama dan pengganti peran ayah; (2) Secara psikologis, ketidakhadiran ayah berisiko memunculkan attachment disruption (gangguan kelekatan), namun dapat dimitigasi melalui teknologi komunikasi yang intensif; (3) Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif, hak anak atas nafkah ekonomi (hifdzul mal) terpenuhi dengan baik, sementara pemenuhan nafkah batin dan hak asuh (hadhanah) dilakukan melalui adaptasi peran ibu dan dukungan keluarga besar, sehingga tidak dikategorikan sebagai penelantaran.
long distance marriage, child psychology, family law
Urgensi Elsimil Sebagai Detektor Awal Resiko Kehamilan Dan Stunting Pada Pengantin Dibawah Umur Pespektif Saddu Al-Dzari’ah
Penelitian ini mengkaji implementasi Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) bagi pengantin dibawah umur sebagai pendeteksi awal stunting di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Menggunakan metode kualitatif penelitian lapangan (field research), penelitian ini melibatkan pengantin dibawah umur, pegawai Balai Keluarga Berencana (KB), dan pegawai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hasil menunjukkan bahwa Pengisian Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) berperan penting dalam pencegahan stunting melalui skrining kesehatan reproduksi, meskipun kendala teknis dan sosial masih ada. Dari perspektif Saddu Al-Dzari’ah dalam hal ini menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada mafsadah (kerusakan). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan aksesibilitas aplikasi untuk efektivitas yang lebih baik.
Copyright (c) 2025 At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Problematika Masa Iddah Suami Mualaf: Analisa Konsiderasi Hukum Positif dan Hukum Islam
Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, konflik dalam rumah tangga sering kali berujung pada perceraian yang kemudian memunculkan ketentuan masa iddah bagi perempuan. Dalam praktik administrasi pernikahan di Indonesia, muncul kebijakan baru melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P.005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang secara implisit menghadirkan masa tunggu bagi laki-laki, yaitu larangan menikah sebelum iddah mantan istri berakhir. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan tersebut melalui studi kasus Pendaftaran Nikah Nomor Register 62-01-2024 di KUA Kecamatan Leksono, yang melibatkan calon pengantin laki-laki mualaf yang ingin menikah saat mantan istrinya masih dalam masa iddah dan telah berbeda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks fikih laki-laki pada dasarnya tidak dikenai masa iddah, adanya aturan tentang masa tunggu suami untuk menikah sesuai dengan habisnya masa iddah istri merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi tindakan poligami yang terselubung sebagai konsideransinya. Meskipun suami mualaf tidak dimungkinkan untuk ruju’ kepada istri lamanya dan kekhawatiran akan terjadi poligami terselubung tidak terjadi, suami tetap diminta untuk menunggu dalam rangka menjaga tertib hukum, etika sosial, serta keadilan dalam praktik perkawinan.
Suami Mualaf, Masa tunggu, Hukum Islam, Hukum Positif
Problematika Kewenangan Ayah Biologis terhadap pengasuhan Anak Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia
Artikel ini bertujuan menganalisis batas pemidanaan ayah biologis dalam kasus penguasaan anak pasca perceraian berdasarkan Pasal 330 KUHP serta relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-XXI/2023 dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Kajian difokuskan pada tiga persoalani utama: apakah ayah biologis dapat dipidana ketika membawa anaknya sendiri, apakah ia wajib memperoleh penetapan pengadilan untuk menghindari pemidanaan, dan bagaimana penerapan Pasal 330 KUHP dinilai dalam kerangka hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan kualitatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum pidana, serta fikih dan doktrin maqāṣid al-syarī‘ah. Teori utama yang digunakan adalah Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah, dengan dukungan teori ultimum remedium dan konsep ta‘zīr untuk menjelaskan batasan legitimasi pemidanaan dalam sengketa keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap ayah biologis tidak dapat diterapkan secara otomatis karena ia memiliki hubungan nasab dan tanggung jawab hukum terhadap anak. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila tindakannya bertentangan dengan putusan pengadilan atau merugikan kepentingan terbaik anak. Putusan MK 140/PUU-XXI/2023 memperjelas bahwa penerapan Pasal 330 KUHP harus mempertimbangkan mekanisme perdata terlebih dahulu dan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pemidanaan ayah dapat diterima secara terbatas sebagai bentuk ta‘zīr demi menjaga kemaslahatan anak. Kesimpulannya, harmonisasi antara hukum pidana, hukum keluarga Islam, dan prinsip konstitusional diperlukan untuk memastikan perlindungan anak yang proporsional dan berkeadilan.
Jupri Saifullah Al Azis Jupri Saifullah Al Azis
EPISTEMOLOGI PENAFSIRAN MUHAMMAD TAHIR-UL-QADRI TERHADAP TERM AYAT PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI (WAḌRIBŪHUNNA)
Umumnya para ulama menafsiri waḍribūhunna dengan penafsiran haqiqi yakni menimpakan seuatu atas sesuatu (memukul). Tetapi Muhammad Tahir-Ul-Qadri menafsiri waḍribūhunna secara majazi. Ia menafsiri Waḍribūhunna bukan dengan memukul, tetapi melakukan perpisahan sementara antara kedua belah pihak (suami dan istri). Penulis bermaksud akan menelusuri bagaimana sumber, metode dan validitas penafsiran Muhammad Tahir-Ul-Qadri terhadap Waḍribūhunna dalam an-Nisa 34. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Data primer bersumber dari artikel Muhammad Tahir-Ul-Qadri yang berjudul The Linguistic and Legal Implications of ‘Waḍribūhunna’in Sūra al-Nisāʾ (4: 34) dan sumber sekunder yang bersumber dari buku-buku dan dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filosofis, yaitu melalui teori epistemologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa sumber penafsiran Muhammad Tahir-Ul-Qadri terhadap waḍribūhunna yaitu bersumber dari teks, rasio dan realitas. Kemudian metode yang dipakai adalah metode tematik (maudhu’i), termasuk dalam corak tafsir ijtima’i dengan pendekatan tafsir kontekstual (sosio-historis). Penafsiran Qadri valid secara pragmatis karena memiliki manffat dan dapat di implementasikan. Secara korespondensi kurang valid karena bertentangan dengan salah satu riwayat fakta asbab nuzul. Sementara secara koherensi juga kurang begitu valid karena bertentangan dengan klaim ijmak para ulama.
SESERAHAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN: ANALISA MAHAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI SOSIAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, makna, dan relevansi antara seserahan dan mahar dalam pernikahan perspektif hukum Islam serta teori sosial. Fokus variabel penelitian meliputi nilai hukum syar’i dan nilai sosial budaya. Kesenjangan penelitian muncul dari perbedaan antara konsep mahar sebagai kewajiban syariat dengan praktik seserahan yang sering dipandang sebagai syarat sah pernikahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui literatur klasik dan modern, dianalisis secara deskriptif-komparatif dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural Émile Durkheim dan teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan: (1) mahar merupakan kewajiban hukum dan simbol penghormatan terhadap perempuan; (2) seserahan termasuk ‘urf shahih yang dibenarkan secara sosial selama tidak bertentangan dengan syariat; dan (3) integrasi antara nilai sosial dan hukum Islam membentuk keseimbangan antara budaya dan ketentuan agama. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami relasi antara budaya lokal dan prinsip syariat dalam pernikahan masyarakat Muslim Indonesia.
Dinamika Hukum Keluarga Islam di Mesir : Antara Pembaharuan Hukum Dan Konsistensi Bermadzhab
Penelitian ini membahas dinamika perkembangan hukum keluarga Islam di Mesir dengan fokus pada ketegangan antara pembaruan hukum dan konsistensi bermadzhab. Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Mesir merupakan negara dengan tradisi keilmuan Islam yang kuat, namun juga menghadapi tuntutan modernisasi hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan gender. Pembaruan hukum keluarga, terutama sejak awal abad ke-20, menunjukkan adanya upaya negara untuk merespons perubahan sosial melalui legislasi formal. Di sisi lain, konsistensi terhadap mazhab, khususnya mazhab Hanafi, tetap dipertahankan sebagai basis normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi hukum, pandangan mazhab fikih, serta dinamika sosial-politik yang memengaruhi hukum keluarga di Mesir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Mesir telah menghasilkan berbagai pembaruan penting, seperti pengakuan terhadap hak cerai perempuan melalui khuluʿ, pembatasan poligami, dan peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Namun, efektivitas legislasi ini masih menghadapi tantangan dalam implementasinya, terutama karena resistensi konservatif, lemahnya penegakan hukum, dan kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial. Di sisi lain, praktik hukum keluarga di Mesir juga menunjukkan fleksibilitas dalam konsistensi bermadzhab, dengan terbukanya ruang ijtihad dan pemanfaatan pendapat mazhab lain demi kemaslahatan umat.
Hukum Keluarga Islam, Mesir, Reformasi Hukum, Konsistensi Bermadzhab
GAGASAN MUHAMMAD ISNA WAHYUDI DALAM BUKU “FIQH IDDAH KLASIK DAN KONTEMPORER” TENTANG IDDAH SUAMI PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH
Penelitian ini membahas tentang gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang iddah suami. Gagasan beliau tertuang di dalam buku beliau yang berjudul “Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana faktor yang melatarbelakangi munculnya gagasan Muhammad Isna Wahyudi tentang iddah suami. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin pesat, serta tuntutan masyarakat yang banyak menyuarakan tentang kesetaraan gender, mampu mempengaruhi pemikiran dan pemahaman seseorang terhadap penafsiran suatu ayat di dalam Al-Qur’an maupun hadis Nabi. Begitu juga beliau Muhammad Isna Wahyudi khususnya dalam permasalahan iddah. Beliau sebagai orang yang berpendidikan dengan melihat kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi mendorong beliau untuk melakukannpembacaan ulang terhadap ayat Al-Qur’an maupun teks hadis agar sesuai dengan konteks masa sekarang. Terutama dalam bidang kedokteran, iddah yang selama ini kita pahami mempunyai tujuan untuk mendeteksi kebersihan rahim, dengan hadirnya alat yang canggih dalam bidang keddokteran mampu mendeteksi rahim dalam jangka waktu yang sebentar serta hasil yang akurat. Sehingga,tujuan iddah yang selama ini kita pahami dianggap sudah tidak relevan pada masa sekarang. Muhammad Isna Wahyudi sebagai seorang hakim, sering dihadapkan dengan tuntutan masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam pelaksanaan hukum yang masih bias gender. Hal ini mendorong beliau untuk menggali gagasan baru yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, beliau memunculkan gagasan baru dalam permasalahan iddah, dimana iddah dapat berlaku baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan metode analisis tekstual dan kontekstual melalui teori Hans George Gadamer tentang hermeneutika keterpengaruhan, dapat disimpulkan ada dua hal latar belakang munculnya gagasan Muhammad Isna Wahyudi, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian gagasan Muhammad Isna Wahyudi jika dibaca melalui kacamata teori Mubadalah memiliki relevansi yang sejalan, yakni keduanya memiliki konsep yang sama di dalam kesetaraan dan kesederajatan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya, khususnya dalam hubungan antara pria dan wanita.
Inheritance distribution presents a critical issue in both legal and social aspects, particularly when examined through the lens of gender equality. This research invetigates the application of the double movement theory within the inheritance distribution process, highlighting the dynamic interaction between formal legal norms and social realities. Specifically, this study explores how sociological aspects influence judisial decisions concerning gender equality in inheritance. The findings underscore the imperative for legal reforms that are more responcive to prevailing social realities. This necessitates a profound understanding of the interplay between legal norms and sociological contexts. This article recommends that policymakers formulate policies that are more aligned with the principles of social justice. Such reforms aim to foster a comprehensive understanding of inheritance distribution in Islamic law, considering both sociological aspects and the double movement theory. This is achieved through a normative-empirical approach, integrating literature review with in-depth analysis of judicial decisions. Keywords: inheritance distribution, judicial decisions, double movement theory.
Childfree in Islam: An Analysis of the Viewpoints of the Four Madhhabs and its Application in Modern Life
This study aims to explore the phenomenon of childfreeness in Islam through a qualitative approach, focusing on analyzing the viewpoints of the four main madhhabs: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. Qualitative methods were used to detail and analyze each madhhab's views on the decision not to have children by examining religious texts, hadiths, and scholarly thought. Contemporary case studies were also engaged in analyzing the application of childfree views in daily life and to understand their impact on Muslim individuals or communities. Through thematic analysis and data triangulation, this study is expected to provide a comprehensive understanding of the complexity of the childfree view of Islam and its contribution to the context of contemporary life. The results of this study reveal that there are several conditions for a person to use the concept of child free: the deliberate choice of not having children without any reason legalized by sharia is punished as haram according to the four madhhabs and is considered to damage or deviate from the purpose of sharia itself. This research is expected to open space for further discussion and reflection on the role of religion in understanding and responding to the dynamics of changing values related to life and reproductive decisions.
Childfree, Islam, four madhhabs, contemporary life.
KARL POPPER’S FALSIFICATIONISM AND ITS RELEVANCE TO ISLAMIC SCHOLARLY DISCOURSE
This article aims to explain Karl Popper's epistemology of falsificationism and its relevance to Islamic scholarly discourse, particularly regarding the dialectics of inheritance distribution in Islam. The study is a library research employing a qualitative approach, using Karl Popper's works and related literature as primary data sources. The analysis is conducted inductively and comparatively to examine the relevance of falsificationism within the discourse on Islamic inheritance laws. The falsificatory approach encourages openness to criticism and reinterpretation in understanding inheritance provisions in Islam. Although the Qur'anic texts are explicit, social changes demand a more contextual and just reading. Thinkers such as Muhammad Syahrur, Amina Wadud, and Asma Barlas offer progressive reinterpretations. While their perspectives differ significantly from classical scholars, they emphasize that their interpretations remain grounded in the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah). This approach helps prevent intellectual stagnation without disregarding the authority of sacred texts.
HAK-HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL: STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I DAN IMAM HANBALI
Penelitian ini membahas hak-hak anak yang terlahir dari sebuah pernikahan yang wanita hamil di luar nikah, berdasarkan dari pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Hanbali. Penelitian ini memakai metode kualitatif dan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara kedua imam mengenai keabsahan pernikahan wanita hamil dan implikasinya terhadap nasab, nafkah, dan perwalian anak. Imam Syafi’i memperbolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah baik dengan seorang laki-laki yang sudah menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Sementara itu, Imam Hanbali mensyaratkan wanita tersebut melahirkan terlebih dahulu sebelum menikah. Perbedaan ini mempengaruhi hak-hak anak dan status hukumnya dalam masyarakat.
Hak Anak, Pernikahan Wanita Hamil, Imam Syafi’i, Imam Hanbali.
STATUS PERKAWINAN SUAMI MUALAF YANG MURTAD DALAM HUKUM ISLAM (Studi Pendapat K.H Yahya Zainul Ma’arif Pada Channel Youtube Al-Bahjah TV)
Dari analisis pendapat K.H. Yahya Zainul Ma’arif mengenai status pernikahan suami mualaf yang murtad menunjukkan bahwa pernikahan tersebut otomatis dianggap fasakh ketika suami memilih untuk kembali ke agama lamanya, tanpa perlu melontarkan talak, sesuai dengan pandangan madzhab Syafi’iyah. Jika kemurtadan terjadi sebelum bersenggama, pernikahan batal seketika; jika setelahnya, harus menunggu masa iddah istri. K.H. Yahya menekankan pentingnya memilih pasangan yang kuat imannya untuk menghindari konflik dalam pernikahan dan memberikan nasihat agar istri membujuk suami untuk kembali ke Islam. Dalam konteks hukum, meskipun pernikahan dianggap batal secara agama, proses perceraian harus melalui pengadilan agar diakui secara hukum, terutama jika ada anak. Pendapat beliau memiliki implikasi sosial dan keagamaan yang signifikan, mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan memahami kompleksitas isu kemurtadan dalam konteks pernikahan.
Murtad, Pernikahan, Pasangan, Buya Yahya, Al-Bahjah Tv
Copyright (c) 2024 At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Reformasi Hukum Perwalian Anak dalam Kasus Perceraian: Antara Kepentingan Anak dan Hak Orang Tua
Child custody arrangements in divorce cases remain a critical issue in family law, often sparking disputes between parents while potentially neglecting the best interests of the child. This study examines the reform of child custody laws in Indonesia by balancing the child’s best interests with parental rights, using a normative qualitative approach grounded in Islamic law and Indonesia's national legal framework. It explores the principles underlying custody decisions, particularly the alignment of existing laws with Islamic jurisprudence and international conventions such as the Convention on the Rights of the Child (CRC). The findings indicate that while Indonesian legal provisions prioritize the child’s welfare, implementation challenges persist, particularly in balancing parental rights and addressing gender biases in custody decisions. The study highlights the need for legal reforms to enhance clarity, consistency, and fairness in custody arrangements, emphasizing the integration of Islamic legal principles and global best practices to safeguard children’s rights. This article concludes by offering recommendations for a comprehensive reform of custody laws that not only uphold the best interests of the child but also ensure equitable consideration of parental roles. These reforms aim to bridge the gap between religious principles, national legal mandates, and international human rights standards in addressing custody disputes post-divorce.
perwalian anak, kepentingan terbaik anak, hak orang tua, reformasi hukum keluarga, hukum Islam.
KEMITRASEJAJARAN PRIA-WANITA DALAM ISLAM SEBAGAI KRITIK WACANA PATRIARKIS DAN TEOLOGI FEMINISME
Abstract Patriarchy is a system that places adult men in the central or most important position, while others such as wives and children are positioned according to the interests of the patriarch (adult men). In a patriarchal system, women are positioned as wives who are tasked with accompanying, complementing, entertaining and serving their husbands (the patriarch), while children are positioned as the next generation and entertainers of their fathers. This system influences the interpretation and understanding of religion, in this case Islamic teachings. Interpreting religion with a patriarchal lens can give birth to a patriarchal culture that positions women as always and always under men and men must always and always be above women, namely in a position to lead, regulate and control, regardless of whether the man is capable. and fulfill the requirements or not. This understanding then received deconstruction from the feminist movement which challenged interpretations and understandings that tended to be patriarchal, such as the theological construction carried out by several Muslim figures such as Riffat Hassan, Ameena Wadud and so on to realize gender equality, unfortunately the theological construction of gender equality built by Riffat Hassan for example, simply adopting the concept of feminist theology that developed in the West. Even though it is different from women in the West, which has a dark history because women are seen as despised and treated discriminatorily, in Islam women are actually glorified. The arrival of Islam has eliminated jahiliyah customs that were detrimental to women and raised their dignity. If the subordination of women in the West gets legitimacy from the Bible, in the Koran women are actually glorified. Therefore, a new understanding of religion is needed using a gender justice perspective that relations in Islam are not like the understanding in patriarchal culture or gender equality as advocated by western feminism but rather gender harmony in the form of equal partnerships between men and women. Keywords: Interpretation, Gender, Patriarchy, Feminism, Equal Partnerships
Tafsir, Gender, Patriarki, Feminisme, Kemitrasejajaran
PERLINDUNGAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Protection of children's rights is often associated in Islamic law with the ethical and spiritual obligations of parents and society. For example, parents have an obligation to ensure that their children receive a quality education and are raised in a safe and caring environment. In contrast, the protection of children's rights in Indonesian positive law focuses primarily on the legal and administrative components, emphasizing the need for clear law enforcement procedures and penalties for those who violate children's rights. A qualitative approach using descriptive-comparative analysis methodology is the research methodology used. The purpose of this study is to determine the positive laws and regulations of Indonesia with Islamic law regulations related to the protection of children's rights. Various teachings on child protection, including those related to the right to life, the right to education, the right to be safe from violence, and the right to welfare, can be found in Islamic law. On the other hand, laws and regulations such as Child Protection Law Number 35 of 2014 have been regulated by positive laws and regulations in Indonesia, providing different protection for children's rights.
Children's Rights, Child Protection, Islamic Law, Indonesian Positive Law
TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI KEDAHAN DALAM PERKAWINAN DI DUSUN MAJATENGAH DESA BATUR KECAMATAN BATUR KABUPATEN BANJARNEGARA
This article discusses the tradition of Divorce in Majatengah Hemlet, Batur Village, Batur sub-distract, Banjarnegara District Islam views that divorce is something that can be done, but divorce is a lawfull act that is heted by Allah SWT divorce in a marriage is not something that is not normal anymore, because there are many factors that can cause divorce in a marriage. Indonesia cannot be separated from the variouscultures that exist, especially on the island of java which is still very thick with cultures passed down by our ancestors which usually accompany various important ceremonies in a person’s life, such as customs that accompany proposals, weddings and so forth. Not only the wedding procession, some married life is also still related by a tradition that influences the married life of the other, as happened in the Majatengah Hamlet, Batur Village, Batur Sub-district, Banjarnegara District. The kedahan tradition is a tradition that exists in the marriages of the people of majatengah Hamlet related to divorce. This custom must be carried out by a husband and wife whose weton births do not match in marriage they have to do the kedahan tradition (temporary separation) with their partner when the wife is 7 months pregnant, this traditions can also raise pros and cons in society. Artikel ini membahas tentang tradisi kedahan talak yang ada di Dusun Majatengah Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Islam memandang bahwa talak adalah sesuatu yang boleh dilakukan, akan tetapi perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Penceraian dalam sebuah pernikahan bukanlah menjadi hal yang tidak wajar lagi, karena banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabakan terjadinya penceraian dalam sebuah pernikahan. Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan beragam budaya yang ada, terutama di pulau jawa yang masih begitu kental dengan budaya-budaya yang diwariskan oleh nenek moyang yang biasanya mengiringi dalam berbagai upacara-upacara penting dalam sebuah kehidupan seseorang, seperti adat kebiasaan yang mengiringi acara lamaran, pernikahan dan lain sebagainya. Tidak hanya prosesi pernikahannya saja, beberapa kehidupan pernikahan juga masih terikat oleh suatu adat tradisi yang berpengaruh terhadap kehidupan pernikahan seseorang seperti yang terjadi di Dusun Majatengah Desa Batur Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Tradisi kedahan yaitu tradisi yang ada dalam perkawinan masyarakat Dusun Majatengah yang berkaitan dengan talak, adat kebiasaan ini harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang weton kelahirannya tidak cocok. Dalam pernikahan mereka harus melakukan tradisi kedahan (berpisah sementara) dengan pasangan mereka disaat sang istri sedang hamil usia kandungan 7 bulan, tradisi ini juga dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. KataiKunci: ‘urf, tradisi, talak, pro dan kontra
IMPLEMENTATION OF NAZHARIYYAH AL-MAQÂSHID IBNU 'ASYUR IN THE PROHIBITION OF WOMEN PNS BECOME WIFES OF POLYGAMIC HUSBANDS
Studies on maqahid sharia continue to find relevance in addressing various socio-religious realities. The maqashid sharia developed by Ibn Asyur had a significant influence on the scientific independence of maqashid sharia from Ushul Fiqh. Ibn Asyur's Maqashid Syariah can be an offer to become a measuring tool for legal ijtihad in resolving socio-religious cases, as well as being a tool for evaluating various policies related to Muslims, including problems related to polygamy. The Indonesian government generally allows men and women to engage in polygamy with various terms and conditions. Via PP. NO 45 of 1990, the Government prohibits female civil servants from becoming wives of polygamous husbands. This regulation is still the subject of polemics and discussions. This research uses descriptive analysis by examining various literature related to the research object. This research discusses the profile of Ibn Asyur, maqashid sharia as a result of Ibn Asyur's study and discusses polygamy in relation to various government regulations. This qualitative research found that through the tarjih process, these regulations were in accordance with Ibn Asyur's maqashid sharia.
maqashid sharia, polygamy, female civil servants, Ibn 'Asyur
ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO.2231/PDT.G/2021/PA.PLG TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)
Pada dasarnya hukum Islam sudah mengatur perkara harta perkawinan yang menyatu hukumnya sejak terjadi ijab qabul akad nikah. Akan tetapi, konflik harta perkawinan mayoritas terjadi mengikuti perkara perceraian. Klasifikasi harta pada umumnya terbagi atas harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang didapat sebelum pernikahan dan atau harta yang awal mulanya berasal dari waris, hibah ataupun wasiat. Sedangkan Harta bersama merupakan sebuah harta benda yang dihasilkan oleh sepasang kekasih (suami istri) secara bersama-sama semasa perkawinan tengah berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Dimana penelitian ini bersifat deskriptif, analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam membagi harta bersama adalah dengan berlandasan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang timbul pada masyarakat. Namun majelis Hakim mempertimbangkan bahwasanya tidak ada bagian Penggugat atas harta bersama tersebut karena tidak bisa membuktikan apa yang menjadi bagian Penggugat, sedang bagian Tergugat adalah hampir seluruh harta yang disebutkan oleh Penggugat yang dinyatakan sebagai harta bersama karena pada kenyataannya harta tersebut harta milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat dan diperjual belikan oleh Tergugat. Pembagian harta bersama dalam perspektif Hukum Islam, jika pembagian harta bersama jika terjadi pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan cara perdamaian (musyawarah), baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak hukum Islam itu sendiri.
hukum Islam, hukum positif, komparatif, pembagian harta bersama (gono-gini)
METODE TAFSIR AHKAM SAIF AL-DIN AL-AMIDI DALAM PENYELESAIAN KASUS ‘IDDAH DAN IḤDĀD PADA MASYARAKAT MODERN
The discourse on 'iddah and 'iḥdād is still an interesting topic for discussion, both by academics, activists, and lay people. In fact, it is not uncommon for female influencers and activists who do not actually have a deep understanding of fiqh discourse to also comment on this matter. Therefore, it is appropriate for this discourse to return to refer to Ushul Fiqh experts, such as Saif al-Din al-Amidi. This research aims to reveal the resolution of 'iddah and iḥdād cases in modern society from the perspective of the kitab Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām by Al-Amidi, along with the methodology of its legal interpretation. The results of this research show that 'iddah is still mandatory for women who are separated from their husbands either due to divorce or death, even though there is technological sophistication that is able to ensure that the uterus is empty of the fetus. Regarding limitations (iḥdād) such as leaving the house and putting on make-up can be tolerated as long as these things are urgent to do and are directly related to the needs of life and those of their family.
ANALISIS TINGKAT KETAHANAN KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTERI BERPENDIDIKAN RENDAH DI DESA SURABAYA KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Penelitian ini membahas mengenai pola ketahanan keluarga pasangan suami isteri berpendidikan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola ketahanan keluarga bagi pasangan pendidikan rendah dan untuk mengetahui upaya keluarga pasangan pendidikan rendah dalam membina keutuhan keluarga di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif. Data penelitian di kumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan analisis data melalui tahapan reduksi data, display data atau penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Pengabsahan data dilakukan dengan triangulasi data, teknik perpanjangan waktu peneliti, dan kecukupan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara landasan legalitas mereka cenderung kuat, ketahanan fisik mereka kuat, Ketahanan ekonomi mereka cenderung kuat, untuk ketahanan sosial psikologis mereka kuat, dan ketahanan sosial budaya pasangan pendidikan rendah cenderung kuat. Sehingga berdasarkan analisis kategori keluarga pasangan pendidikan rendah ditemukan empat pasangan yang pola ketahanannya stabil, Untuk pola ketahanan sedang ditemukan terdapat lima pasangan suami istri, Dan yang terakhir untuk pola ketahanan rentan atau lemah ditemukan hanya ada satu keluarga. Upaya untuk mempertahankan keutuhan keluarga di lakukan dengan cara saling pengertian, saling terbuka antara pasangan, kepercayaan pada pasangan, sikap saling mencintai, kasih sayang, menghormati antara pasangan, saling mengimbangi, serta sudah searah diantara pasangan dan juga sudah ada anak, menjalin komunikasi yang lancar dan jika ada masalah diselesaikan setelah kondisi emosional mulai membaik.
Artikel PROBLEMATIKA PEMBAGIAN WARIS MELALUI SISTEM ACUNGAN DI DESA SINGOROJO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus Desa Singorojo Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)
This research is the result of field research which aims to find out how the effectiveness of the Compilation of Islamic Law in the distribution of inheritance in a pick-up. And what are the problems that arise when the division of inheritance in acungan. This research uses qualitative methods with the type of field study research and the research approach used is a sociological approach. Primary data sources obtained by researchers are the results of interviews in Singorojo Village and secondary data sources that researchers use are sourced from related books. The data collection techniques were obtained from observation, interviews, documentation and literature. The results of this study indicate that, the division of inheritance in acungan still exists in society. However, the application is rarely realized by the community because it is almost the same as grants or wills. The division of inheritance that occurs in Singorojo village aims to avoid disputes between the heirs. According to the Compilation of Islamic Law, this kind of inheritance division is not recommended because it violates religious rules that require the distribution of inheritance when the heir dies.
Copyright (c) 2023 At-Ta'aruf : Jurnal Hukum Keluarga Islam
PERAN KELUARGA DAN KURSUS PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF STRUKTURALISME: Analisis Pandangan Khoiruddin Nasution terhadap Penanggulangan Narkoba, Kekerasan, dan Terorisme di Indonesia
Dalam mencapai pemahaman mendalam mengenai tantangan serius seperti narkoba, kekerasan, dan terorisme di Indonesia, penelitian ini menjadikan peran keluarga dan kursus pra-nikah sebagai fokus utama, dengan pandangan Khoiruddin Nasution sebagai landasan konseptual. Studi kepustakaan yang teliti dilakukan untuk menjelajahi sudut pandang Nasution yang tercermin dalam berbagai karya, termasuk buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan. Penerapan pendekatan strukturalisme dengan metode deskriptif-analitik secara kualitatif menjadi landasan dalam menganalisis data primer yang diperoleh. Hasil penelitian menyoroti bahwa peran keluarga dan kursus pra-nikah bukan hanya sebatas unsur tambahan, melainkan elemen-elemen integral dalam suatu struktur kompleks. Analisis strukturalisme memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana struktur ini berinteraksi dengan permasalahan narkoba, kekerasan, dan terorisme yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman urgensi peran keluarga dan kursus pra-nikah dalam menanggulangi tantangan serius ini. Dengan demikian, diharapkan dapat membuka cakrawala pengetahuan yang lebih dalam terkait pemecahan masalah narkoba, kekerasan, dan terorisme melalui pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dan pendidikan pra-nikah sebagai elemen penting dalam masyarakat.
Keluarga, Pra-Nikah, Khoiruddin Nasution, Narkoba, Kekerasan, Terorisme
Divorce imposed by the husband has consequent rights and obligations that must be fulfilled by each party, one of which is the obligation to observe iddah. This research discusses the post-divorce quru'iddah calculations that must be carried out, especially by the ex-wife. This research is library research with qualitative descriptive methods. The approach used is normative juridical. The data collection technique uses literature in the form of books, notes, and the results of research reports from previous research. The results of this research show that there are differences in determining the quru'iddah for divorce from the perspective of the Syafi'i school and the KHI, including the fact that there is no mention of how long the mandatory iddah is for women with Istiḥāḍāḥ in the KHI, which of course can cause legal chaos due to their ignorance in calculating menstrual law and Istiḥāḍāḥ. While in the Syafi'i school of thought the detailed description is very clear, then for women with Amenorrhoea status there is also a very significant difference, namely that the woman has to wait until the time of menopause arrives in the perspective of the Syafi'i school of thought which will certainly be burdensome for both parties, both the wife undergoing iddah. and husbands who continue to provide iddah maintenance after divorce, but only provide it for up to one year according to the KHI perspective, but this has caused a lot of controversy, especially among fanatics of the Shafi'i school of thought. Keyword: Quru’, Mazhab Syafi’i, KHI.
ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN ASAL USUL ANAK DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARI’AH
At the establishment of the wonosobo religion, a proclamation for the origin of child number 448/ pdt.p /2021/ pa.Wsb. The magistrate's court of justice at the wonosobo religion has refused to grant all the petition, confirming a couple want to validate sirri's child's marriage as their legal child. This kind of research is field research. Primary data used is the wonosobo case file number 448/ pdt. p /2021/ pa. Wsb and an interview with the judges dropping the case. The data-collection technique of interviews and documentaries. Whereas the analytical techniques use descriptive analysis. Results of such studies: 1.) wonosobo religious court number 448/ pdt.p /2021/ pa. Wsb in the quest for the origins of children is still unable to provide justice and benefits to the justice seeking community. It had not been able to provide protection especially to the child, when the child was born from the legal marriage of sirri, only the marriage of her was not met by the state law, since the man was "still the husband of another" but had been divorced orally. Such restrictions or requirements are actually temporary ones, as explained in mk no. 46/ puu-viii /2010) that "children born out of wedlock have a civil relation with their mother and the family of their mother should be read The child born out of wedlock has a civil relation with his biological mother and father and his two families "and in the presectarian maqa ṣid 'ah this ruling can result in interference with the five most basic subjects according to priest Asy-Syatibi.
Asal-usul Anak, Maqaṣid Syari’ah, Putusan MK
Criticism: Synthesis of Empiricism-Rationalism and Its Implications for Islamic Family Law Studies
Abstract The idea of ​​criticism which synthesizes rationalism and empiricism was coined by Immanuel Kant (1724-1804) in the 18th century. A century known as the aufklarung era (English: Enlightenment), because humans began to realize that the source of knowledge and truth was not only obtained from the authority of religious institutions (churches, mosques, etc.), interpreters of religious texts, religious groups or wise people. , but can be found for those who realize the error (experience), then start thinking activities. By using a qualitative analysis approach to the literature study model (literature study) with content analysis, this research aims to reveal the synthesis between rationalism and empiricism in the philosophical school pioneered by Emanuel Kant and its implications for the study of Islamic Family Law. The results of this research show that the synthesis of two types of theses - rationalism vis a vis empiricism - is what made Immanuel Kant famous as a philosopher with the manifestation of critical philosophy (criticism). According to Kant, only leaning towards one of the methods of searching for the source of truth, namely rationalism or empiricism, will fall into the weakness of knowledge and damage to the standards of truth in knowledge. In order to find the ultimate truth, Kant offers two formulas called a priori and a posteriori which will be synthesized into a formula that complements each other in a coherent way. Thoughts and studies regarding the synthesis of these two schools are an interesting study to describe, especially if they are related to how they relate to several aspects of life, including the study of Islamic Family Law as part of socio-religious studies. Keywords: Synthesis, Rationalism, Empiricism, Criticism, Islamic Family Law.
Keywords: Synthesis, Rationalism, Empiricism, Criticism, Islamic Family Law.